Berita

Matinya Suara Kenabian di Atas Tanah Anim Ha

Penulis: SKKP

Gereja Katolik dipanggil sebagai terang di kegelapan dan suara bagi yang dibungkam. Sejak awal, ia tidak dimaksudkan menjadi sekutu kekuasaan, melainkan saksi kebenaran. Misi pembebasan Yesus Kristus yang dilanjutkannya menuntut untuk membela yang lemah, mengangkat yang direndahkan, dan menegur ketidakadilan tanpa takut kehilangan kenyamanan. Ketika Gereja memilih diam atau berdiri di sisi kekuasaan yang melukai umat, yang mati bukan hanya suara kenabian, tetapi juga harapan orang-orang kecil yang menggantungkan hidup dan imannya.

Kemitraan yang Berubah Arah

Di Tanah Anim Ha, kematian suara kenabian itu terasa nyata dan menyakitkan. Awalnya, relasi Gereja dan negara tampak sebagai kemitraan untuk kesejahteraan bersama. Namun, sikap berubah ketika Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Kanisius Mandagi, menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) atau food estate adalah proyek yang “bagus karena menyediakan makan bagi banyak orang.” Kalimat itu terdengar mulia, tetapi bagi masyarakat adat yang kehilangan tanahnya, ia terasa seperti pisau yang menusuk dari belakang, kenyang yang dijanjikan dibayar dengan air mata dan kehilangan.

Realitas PSN yang Menindas

PSN tidak lahir dari pengalaman rakyat, melainkan dari meja kekuasaan. Di lapangan, masyarakat adat menjadi korban: tanah ulayat dirampas tanpa persetujuan bebas dan bermartabat, hutan dibabat, rawa dikeringkan, dan ruang hidup dirusak atas nama pembangunan nasional. Bagi orang Papua, tanah bukan sekadar lahan tetapi ia adalah ibu, sumber hidup, dan roh yang mengikat generasi. Ketika tanah dirampas, yang tercabut bukan hanya akar ekonomi, tetapi juga jiwa komunitas. Pertanyaan yang mengena: apakah pembangunan pantas disebut kemajuan jika menuntut pengorbanan manusia?

Suara yang Jujur Dibatasi

Di tengah penderitaan ini, suara kenabian muncul dari para imam pribumi. Pastor Pius Manu, Pr. dan Pastor Silvester Tokio, Pr. memilih berdiri bersama rakyat, menyuarakan luka yang dialami, dan mengingatkan negara serta Gereja akan ketidakadilan yang berlangsung. Mereka berbicara bukan karena ambisi, melainkan iman dan tanggung jawab pastoral. Namun, suara jujur sering dianggap berbahaya oleh kekuasaan, alih-alih didengar, mereka dicurigai, dilabeli pembangkang, dan dipersulit dalam pelayanan.

Pembungkaman dilakukan secara rapi dan sunyi. Pastor Pius Manu terlebih dahulu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Pastor Paroki Kuda Mati, kemudian dibatasi perannya di paroki lain. Pada tanggal 9 Januari, keputusan yang melukai rasa keadilan umat diumumkan: Pastor Pius Banda, Pr. dan Pastor Pius Manu, Pr. dinyatakan pensiun. Sementara alasan usia dapat diterima untuk Pastor Pius Banda, alasan kesehatan untuk Pastor Pius Manu tidak pernah dijelaskan secara jujur dan terbuka. Tanpa bukti medis, keputusan itu terasa bukan sebagai kebijakan pastoral, melainkan hukuman atas keberanian bersuara.

Kekuasaan yang Bersinergi dan Genosida Perlahan

Peristiwa ini membuka mata: kekuasaan politik dan religius telah bertemu dalam satu kepentingan, berjalan berdampingan untuk meredam suara dari bawah. Lebih menyakitkan lagi, kemitraan ini melegitimasi penghancuran manusia dan tanah Papua. Ketika rakyat kehilangan tanah, identitas, dan dipaksa diam, yang berlangsung bukan sekadar pembangunan, melainkan proses genosida perlahan yang tidak selalu berdarah, tetapi mematikan kehidupan secara sistematis.

Seruan dari Jeritan Rakyat

Kesadaran akan penderitaan ini melahirkan perlawanan nurani. Solidaritas Merauke menamai PSN sebagai Proyek Sengsara Nasional sebutan yang lahir dari jeritan rakyat, bukan dari ruang rapat berpendingin udara. Solidaritas ini menyatukan aktivis lingkungan, pejuang hak asasi manusia, dan masyarakat adat, baik nasional maupun internasional, yang menolak melihat Papua dikorbankan atas nama kepentingan negara dan korporasi.

Tulisan ini adalah seruan hati yang mendesak: Gereja harus kembali menjadi Gereja yang berpihak. Ia harus berani mendengarkan tangisan umatnya, bukan hanya tepuk tangan penguasa. Sebab diam dalam ketidakadilan bukanlah sikap netral tetapi diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap Injil. Jika suara kenabian terus dibungkam di atas Tanah Anim Ha, Gereja berisiko kehilangan jiwanya sendiri. Dan saat itu terjadi, yang tersisa hanyalah bangunan megah tanpa roh, serta iman yang kehilangan keberanian untuk membela kehidupan.

Penulis adalah Suara Kaum Katolik Papua

Redaksi Tomei

Recent Posts

PMKRI Cabang Nabire Apresiasi Pendekatan Humanis Polres Nabire dalam Pengamanan Aksi

NABIRE, TOMEI.ID | Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Nabire St. Albertus…

16 jam ago

Menteri HAM dan Hukum Uncen Kecam Penembakan Mahasiswa, Desak Pengusutan Transparan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Menteri HAM dan Hukum Universitas Cenderawasih mengecam tindakan aparat dalam pembubaran aksi…

16 jam ago

Massa KNPB Titik Expo Waena Klaim Dibubarkan, 10 Peserta Dilaporkan Terluka

JAYAPURA, TOMEI.ID | Massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Numbay Titik Expo Waena…

17 jam ago

KNPB Wilayah Manokwari Gelar Mimbar Bebas di Manokwari, Serukan Papua sebagai Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mnukwar bersama Sektor Mapega menggelar aksi…

17 jam ago

Menteri HAM Natalius Pigai Tiba di Nabire, Bahas Penguatan Perlindungan HAM

NABIRE, TOMEI.ID | Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MenHAM) RI, Natalius Pigai, tiba di…

18 jam ago

Aksi KNPB dan Mahasiswa di Waena Ricuh, Massa Persoalkan Pembatasan Ruang Demokrasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Aksi mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan…

2 hari ago