NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah delapan kabupaten mengintegrasikan data, program, anggaran, dan sasaran untuk mempercepat penurunan stunting serta penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, dalam Rapat Koordinasi Strategi Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Jalan Merdeka, Selasa (29/9/2026).
Gubernur Meki menilai stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan dua persoalan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, stunting tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan kesehatan, sebagaimana kemiskinan ekstrem tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial. Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi keluarga, pemenuhan gizi, ketahanan pangan, pendidikan, sanitasi, air minum, tempat tinggal, perlindungan sosial, administrasi kependudukan hingga kemampuan ekonomi keluarga.
Karena itu, Meki meminta penanganannya tidak dibebankan kepada satu dinas atau satu sektor. Setiap perangkat daerah harus memahami kewenangan dan kontribusinya agar intervensi pemerintah dapat menyentuh keluarga serta wilayah yang sama secara terpadu.
OPD Diminta Tidak Bekerja Sendiri
Gubernur meminta seluruh perangkat daerah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah delapan kabupaten meninggalkan pola kerja sektoral dalam menangani persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Program Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, sektor pangan, PUPR, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, serta sektor terkait lainnya diminta diarahkan pada sasaran keluarga dan wilayah yang sama agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Program kita harus bertemu pada keluarga yang sama dan pada wilayah yang sama, intervensi terpadu, tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata,” tegasnya.
Meki menyambut pelaksanaan rapat koordinasi tersebut karena forum tidak hanya membahas percepatan penurunan stunting, tetapi juga mengintegrasikannya dengan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Melalui forum tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memetakan kewenangan, program, sasaran, serta bentuk kontribusinya sekaligus mengidentifikasi irisan antara keluarga berisiko stunting dengan kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Data Harus Menjadi Dasar Intervensi
Meki juga menekankan bahwa data harus menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan, menyusun program, menetapkan sasaran, serta mengarahkan anggaran pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah, kata dia, harus mengetahui secara jelas keluarga yang membutuhkan intervensi, lokasi tempat tinggal, persoalan yang dihadapi, program yang telah diterima, serta kebutuhan yang belum mendapatkan pelayanan.
Untuk itu, Bapperida bersama seluruh OPD terkait dan pemerintah kabupaten diminta memperkuat integrasi data agar perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis laporan administratif, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data jangan hanya berhenti menjadi angka dalam laporan. Data harus menunjukkan sasaran. Sasaran harus mendapatkan program. Dan program harus menghasilkan perubahan,” tegasnya.
Delapan Kabupaten Diminta Sampaikan Kondisi Riil
Meki secara khusus meminta delapan pemerintah kabupaten di Papua Tengah, yakni Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, memanfaatkan forum koordinasi tersebut untuk menyampaikan kondisi riil di wilayah masing-masing.
Pada agenda hari kedua, masing-masing kabupaten diberikan ruang untuk memaparkan capaian penanganan stunting, kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, keluarga berisiko stunting, program intervensi, kendala pelaksanaan, serta kebutuhan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Meki meminta pemerintah kabupaten tidak hanya menyampaikan capaian dan keberhasilan program, tetapi juga membuka berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.
Persoalan akses menuju kampung, keterbatasan pelayanan dasar, kualitas dan ketersediaan data, koordinasi antarlembaga, dukungan anggaran, tenaga kesehatan, pangan, sanitasi, hingga perlindungan sosial diminta disampaikan secara terbuka agar dapat menjadi dasar penyusunan solusi.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat melihat persoalan berdasarkan kebutuhan nyata serta menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Gubernur Meki: OPD Diminta Memahami Perannya
Meki meminta setiap OPD memperjelas kontribusinya dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kesenjangan pelayanan antarsektor.
Dinas Kesehatan diarahkan memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak serta intervensi gizi. Sektor pangan berperan memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, terutama bagi keluarga yang membutuhkan.
Sementara itu, PUPR mendukung penyediaan air minum dan sanitasi, Dinas Sosial memperkuat perlindungan sosial, sektor pendidikan memastikan anak memperoleh layanan pendidikan, sedangkan administrasi kependudukan memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan untuk mengakses berbagai pelayanan pemerintah.
Bapperida, kata Meki, memiliki peran penting dalam memastikan berbagai program tersebut terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga hubungan antara data, sasaran, program, anggaran, dan hasil dapat terlihat secara jelas.
Rakor Harus Hasilkan Rencana Tindak Lanjut
Meki menegaskan rapat koordinasi selama dua hari tidak boleh berhenti pada dokumentasi, laporan kegiatan, atau kesepakatan administratif tanpa tindak lanjut yang terukur.
Forum tersebut diminta menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas, meliputi pihak yang bertanggung jawab, kegiatan yang akan dilakukan, sasaran penerima manfaat, lokasi intervensi, waktu pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta indikator untuk mengukur hasil.
Agenda juga diarahkan pada integrasi data dan sasaran, penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL, serta kesepakatan komitmen antarpihak agar hasil rapat dapat diterjemahkan ke dalam pekerjaan konkret di lapangan.
Meki meminta Kepala Bapperida mengawal hasil pertemuan tersebut melalui koordinasi lanjutan bersama perangkat daerah dan pemerintah kabupaten. Pengawalan diperlukan agar setiap kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi program yang memiliki sasaran dan ukuran hasil yang jelas.
Bangun Kualitas SDM Papua Tengah
Meki menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia Papua Tengah. Anak-anak yang tumbuh sehat dan memperoleh pelayanan dasar yang memadai menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan daerah.
Sementara itu, penanggulangan kemiskinan ekstrem diarahkan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan dan membutuhkan intervensi secara terpadu.
“Mari kita satukan data, perencanaan, program, anggaran dan sasaran. Jangan lagi bekerja sendiri-sendiri. Satu keluarga harus kita lihat secara utuh. Satu kampung harus kita tangani secara terpadu. Dan satu tujuan kita adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, para narasumber, pemerintah delapan kabupaten, seluruh perangkat daerah, mitra pembangunan, serta berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.
Rapat koordinasi ini menempatkan integrasi data dan lintas sektor sebagai dasar penting dalam memperkuat intervensi kesehatan sekaligus penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya diharapkan dapat memastikan hasil pembahasan diterjemahkan ke dalam rencana kerja dan tindak lanjut yang terukur di masing-masing wilayah. [*]
