NABIRE, TOMEI.ID | Eks Tapol Papua, Selpius Bobii, mengajak publik tidak melupakan kematian tokoh Papua Dortheys Hiyo Eluay. Ia menilai Ketua Presidium Dewan Papua itu menjadi tumbal untuk memuluskan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Pernyataan bertajuk “Melawan Lupa” itu disampaikan Bobii di Nabire, Senin, (10/11/2026), bertepatan dengan 25 tahun peristiwa penculikan dan pembunuhan Theys, diculik pada Sabtu, (10/11/2001) malam, di kawasan Skyline, Jayapura.
Bobii mengingatkan, Theys diculik pada Sabtu malam, 10 November 2001 di kawasan Skyline, Jayapura, saat pulang dari acara Hari Pahlawan di Hamadi bersama sopirnya Aristoteles Masoka. Sehari kemudian, 11 November 2001, jenazah Theys ditemukan di dalam mobil yang terperosok di Koya, Muara Tami. Sopirnya hingga kini dinyatakan hilang.
Berdasarkan fakta persidangan, 7 anggota Kopassus TNI AD divonis bersalah atas kasus tersebut pada 2003. Di luar fakta hukum itu, Bobii menilai ada motif politik di balik peristiwa tersebut.
Menurut Bobii, Theys dibunuh tepat 11 hari sebelum UU Otsus Papua disahkan pada 21 November 2001. Sebagai tokoh adat Sentani yang memimpin perjuangan damai melalui jalur adat dan diplomasi sejak 1999, Theys dinilai menjadi figur sentral yang menolak Otsus dan meminta dialog soal status politik Papua.
“Karena posisinya yang tegas itu, Theys dipandang Jakarta sebagai penghalang paket politik Otsus. Ia ditumbalkan untuk memuluskan kolonialisme pendudukan lanjutan melalui UU Otsus,” ujar Bobii.
Bobii menilai janji Otsus akan membuat orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri tidak terbukti. Menurutnya, implementasi Otsus justru melahirkan jurang baru.
Ia mengklaim hanya 1 persen orang Papua yang menikmati dana Otsus, sementara 99 persen tidak merasakan manfaat. Dana tersebut, kata dia, habis terbagi di kalangan elit lokal dan Jakarta.
Lebih jauh, ia menilai Otsus menjadi pintu masuk pemekaran provinsi dan kabupaten yang bertujuan memecah kesatuan orang Papua, menguasai pusat ekonomi dan pemerintahan, serta merampok sumber daya alam.
“Target akhirnya adalah depopulasi. Orang Papua menjadi penonton, menjadi budak, dan menjadi minoritas di atas negerinya sendiri,” katanya.
Oleh karena itu, menjelang peringatan hari lahir UU Otsus pada 21 November, Bobii meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) di seluruh Tanah Papua memediasi masyarakat adat untuk mengevaluasi total implementasi Otsus.
Ia mengusulkan 21 November tidak dimaknai sebagai hari lahir Otsus, melainkan sebagai hari untuk mengevaluasi sejauh mana janji perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua benar-benar terwujud. [*]
