NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Pusat (Pemput) menegaskan Papua Tengah sebagai salah satu pilar utama pengendalian deforestasi dan restorasi gambut dalam pencapaian target penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) sebesar -140 juta ton CO₂e pada 2030.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang digelar Kementerian Kehutanan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu, (11/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional tingkat provinsi sebagai turunan langsung kebijakan nasional. Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dengan partisipasi sekitar 80 peserta luring dan lebih dari 100 peserta daring, melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, OPD terkait, UPTD, UPT Kementerian Kehutanan, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Kepala Balai Besar KSDA Papua sekaligus Ketua Panitia, Johny Santoso, menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan tahapan krusial dalam memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara operasional di daerah.
“Dokumen Rencana Operasional tingkat provinsi akan disusun melalui tiga workshop teknis dengan pendampingan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FoRETIKA), guna menjamin perencanaan berbasis data, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai karakteristik biofisik serta sosial Papua Tengah,” terangnya.
Dalam sambutan Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, ditegaskan bahwa sektor FOLU merupakan tulang punggung pencapaian target iklim nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 Tahun 2025. Target -140 juta ton CO₂e pada 2030 merupakan bagian integral dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam kerangka Perjanjian Paris.
Secara kebijakan, implementasi FOLU Net Sink 2030 bertumpu pada pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, penguatan perhutanan sosial dengan target nasional 12,7 juta hektare, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, konservasi keanekaragaman hayati, serta penguatan sistem penegakan hukum dan monitoring berbasis spasial.
Dalam konteks tersebut, Papua Tengah memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar. Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, potensi luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini tercatat 571 hektare. Di sisi lain, cakupan aksi mitigasi pada kawasan konservasi mencapai 1.060.847 hektare, sementara Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) tercatat seluas 39.689.111 hektare, dengan total luasan intervensi mencapai 40.749.958 hektare.
Besarnya luasan kawasan bernilai ekologis tinggi tersebut menunjukkan Papua Tengah sebagai benteng utama neraca karbon nasional. Stabilitas tutupan hutan di wilayah ini akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 secara nasional.
Workshop teknis penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional dijadwalkan dimulai pada 12 Februari 2026 dan dilanjutkan dengan dua tahap lanjutan untuk mematangkan dokumen perencanaan. Dokumen tersebut akan memuat pembagian peran, target capaian sektoral, skema pembiayaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.
Pendekatan ini mencerminkan penguatan desentralisasi aksi iklim, di mana keberhasilan target nasional sangat bergantung pada kapasitas tata kelola daerah dalam menekan laju deforestasi, mencegah degradasi lahan, serta memulihkan ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, dukungan akademisi, serta kolaborasi pemangku kepentingan lokal, Papua Tengah diproyeksikan menjadi episentrum implementasi FOLU Net Sink 2030 di kawasan timur Indonesia. Tantangan implementasi tetap besar, namun dengan tata kelola berbasis data, pengawasan ketat, dan komitmen lintas sektor, Papua Tengah berpotensi menjadi model pembangunan rendah karbon yang menjaga integritas hutan tropis Papua. [*].
