Oleh: Thobias Semu
Pendidikan di Papua merupakan ujian moral bagi bangsa Indonesia. Ujian ini menyingkap kenyataan pahit bahwa sistem pendidikan nasional yang seragam sering kali gagal menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Di tanah yang kaya sumber daya namun diliputi ketimpangan sosial, pendidikan menjadi cermin apakah negara benar-benar hadir untuk melayani seluruh warganya secara adil dan bermartabat.
Sudah terlalu lama pendidikan di Papua berjalan dalam ketimpangan struktural, sekolah tanpa guru, murid tanpa buku, dan kebijakan tanpa kepekaan budaya. Sistem yang dibangun di Jakarta sering tidak selaras dengan konteks kehidupan masyarakat adat yang beragam. Akibatnya, pendidikan kehilangan fungsi humanistiknya: bukan lagi ruang pembebasan, melainkan simbol jarak antara negara dan rakyat. Karena itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk bertindak dengan keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam merancang kebijakan yang berpihak pada anak-anak Papua.
Mengakui Akar Keadilan Lokal
Keadilan pendidikan hanya dapat tumbuh dari pengakuan terhadap nilai-nilai lokal. Guru yang ditempatkan di Papua perlu memahami bahasa, adat, dan cara pandang masyarakat setempat. Mereka tidak sekadar pengajar, tetapi pendamping kehidupan. Pemerintah wajib memastikan pelatihan guru berorientasi pada pendekatan kultural agar pendidikan tidak terasa asing di tanah sendiri.
Dalam nilai-nilai budaya Mee, prinsip Tetodei menegaskan bahwa ilmu sejati melahirkan tanggung jawab sosial dan ekologis. Pendidikan yang baik tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi menumbuhkan cinta terhadap sesama dan alam. Prinsip ini seharusnya diadopsi dalam kurikulum nasional sebagai dasar penguatan karakter anak Papua, agar mereka tumbuh sebagai manusia yang berakar pada budaya sekaligus terbuka terhadap perubahan zaman.
Kurikulum yang Menyapa Hati
Pendidikan di pesisir, pegunungan, dan perkotaan Papua tidak dapat diseragamkan. Setiap wilayah memiliki ekosistem sosial dan kebudayaan yang berbeda. Karena itu, kurikulum harus dirancang secara kontekstual, relevan dengan realitas lokal, dan disusun bersama masyarakat adat, lembaga keagamaan, serta pemerintah daerah. Negara tidak boleh menjadi pengendali tunggal, melainkan mitra yang mendengarkan, menghargai, dan mendukung aspirasi lokal.
Sekolah berbasis komunitas adat dapat menjadi ruang rekonsiliasi antara negara dan rakyat Papua. Di ruang inilah kepercayaan dibangun kembali. Keadilan pendidikan hadir ketika suara masyarakat kecil di pedalaman didengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Di sinilah letak ujian moral pemerintah: apakah berani mendengar dan menjawab dengan hati.
Membangun Manusia Seutuhnya
Pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia. Paus Fransiskus melalui ensiklik Fratelli Tutti mengingatkan bahwa peradaban hanya akan tumbuh jika manusia mau saling mendengar dan menghargai. Di Papua, pendidikan harus memanusiakan murid bukan menjadikan mereka objek kebijakan atau angka statistik. Sekolah hendaknya menumbuhkan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan kemanusiaan yang setara.
Selama sekolah di Papua masih terasa asing bagi murid-muridnya, maka keadilan belum hadir. Pendidikan tidak boleh menjadi proyek ekonomi atau instrumen politik, melainkan ladang pelayanan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia akan menemukan kemuliaannya bila berani memulai dari ruang-ruang kelas paling sederhana di pedalaman Papua, tempat di mana pendidikan berarti menghormati martabat manusia yang diciptakan setara di hadapan Tuhan.
Pendidikan sebagai Jalan Perdamaian
Keadilan pendidikan di Papua bukan hanya sarana mencerdaskan, tetapi juga menyembuhkan luka sejarah. Sekolah yang berpihak pada murid Papua menjadi jembatan perdamaian antara negara dan rakyat, menumbuhkan kepercayaan, serta memperkuat dialog lintas budaya. Pendidikan yang manusiawi membuka jalan bagi rekonsiliasi yang lebih tulus daripada sekadar proyek pembangunan fisik.
Di kelas-kelas kecil di pedalaman, bangsa Indonesia sesungguhnya sedang membangun fondasi perdamaian yang sejati. Di sanalah kemanusiaan diuji, dan keadilan diuji. Pendidikan Papua menjadi cermin apakah bangsa ini masih memiliki keberanian moral untuk memperlakukan setiap warga dengan kesetaraan yang dijanjikan dalam konstitusi.
Menegakkan Tanggung Jawab Negara
Keadilan pendidikan bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan tanggung jawab konstitusional. Ketika anak Papua berjalan kaki berjam-jam menuju sekolah, itu bukan kisah inspiratif melainkan tanda kegagalan negara menghadirkan pelayanan dasar. Pemerintah Indonesia harus berani mengakui kekurangan, memperbaiki tata kelola pendidikan, dan menegakkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
Keadilan pendidikan hanya bermakna bila menjangkau yang paling jauh, yang paling kecil, dan yang paling terlupakan. Dari sinilah wajah sejati bangsa dinilai: bukan dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan negara memanusiakan anak-anak Papua.
Warisan untuk Generasi Baru
Jika keadilan pendidikan bertumbuh di Papua, maka Indonesia akan menemukan kembali jati dirinya sebagai bangsa yang beradab dan manusiawi. Generasi muda Papua yang memperoleh pendidikan adil akan menjadi jembatan antara tradisi dan kemajuan, antara budaya dan teknologi, antara tanah dan dunia. Mereka akan menulis bab baru sejarah bangsa; bab tentang keadilan, martabat, dan kemanusiaan.
Pendidikan Papua adalah ujian moral bangsa. Pemerintah Indonesia harus lulus dari ujian ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Sebab dari ruang-ruang kelas yang sunyi di pegunungan dan pesisir, sesungguhnya bangsa ini sedang menentukan: apakah masih layak disebut adil dan beradab.[*].
)* Penulis adalah mahasiswa Papua yang kini menimba ilmu di Semarang
