NABIRE, TOMEI.ID | Bupati Nabire, Mesak Magai, menyoroti sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai kurang memperhatikan pengembangan karier, terutama dalam mengurus kenaikan pangkat.
Kondisi tersebut terlihat dari adanya pegawai yang memasuki masa pensiun setelah puluhan tahun mengabdi, tetapi masih memiliki pangkat terakhir golongan II C, sehingga perhatian terhadap pengembangan karier perlu ditingkatkan sejak awal masa pengabdian pegawai
Mesak menegaskan, menjadi ASN tidak boleh hanya sebatas memperoleh status sebagai pegawai negeri. Setiap pegawai harus memiliki kemauan untuk meningkatkan jenjang karier dan mengembangkan kapasitas diri selama menjalankan masa pengabdian.
“Ini pegawai negeri banyak rata-rata, pegawai orang asli Papua dia cukupkan diri dengan status ASN. Tidak mau urus kenaikan pangkat,” tegas Mesak saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (2/11/2026).
Ia mengaku menemukan persoalan tersebut ketika memeriksa dan menandatangani SK pensiun sejumlah pegawai. Menurutnya, masa pengabdian yang panjang seharusnya diikuti dengan perhatian terhadap perkembangan karier dan peningkatan kepangkatan.
“Saya lihat dan tanda tangan SK pensiun itu golongan II C sudah pensiun. Padahal sekian tahun dia mengabdi, kerja masyarakat dan Kabupaten Nabire,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mesak meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan operator khusus yang bertugas membantu proses administrasi kenaikan pangkat pegawai.
Langkah tersebut dinilai penting agar kendala administrasi tidak terus menjadi penghambat perkembangan karier ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
“Hal seperti itu kita harus jawab dengan kita siapkan orang-orang di setiap OPD untuk mengurus kenaikan pangkat,” jelasnya.
Selain itu, Mesak mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait peluang pengembangan karier bagi ASN golongan II dan III, termasuk pegawai lulusan SMA maupun jenjang pendidikan lainnya melalui jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya juga sudah komunikasi dengan BKN bahwa mereka yang golongan dua, golongan tiga, baik tamatan SMA atau sekolah-sekolah lain kita kasih fungsionalkan,” katanya.
Menurut Mesak, percepatan pengembangan karier ASN semakin penting karena Nabire kini menjadi bagian dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Kondisi tersebut membuka peluang bagi ASN daerah untuk mengisi berbagai jabatan strategis di tingkat provinsi.
“Supaya target untuk kejar kenaikan pangkat ini harus cepat. Kenapa saya lakukan dua hal ini cepat di Kabupaten Nabire? Karena di Kabupaten Nabire sudah menjadi provinsi Papua Tengah siapa Tuhan buka jalan kalian bisa menduduki jabatan strategis di Provinsi Papua Tengah,” lanjutnya.
Mesak menegaskan, pembenahan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari misi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nabire. Karena itu, pengembangan karier ASN harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pegawai maupun perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.
“Hal-hal seperti ini saya harus lakukan untuk berdayakan seluruh ASN di Kabupaten Nabire. Karena satu misi pembangunan Kabupaten Nabire adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi salah satunya adalah penatausahaan semua administrasi kepegawaian,” tegasnya.
Ia menyebutkan, jumlah ASN di Kabupaten Nabire mencapai lebih dari 6.000 orang. Dengan jumlah tersebut, Mesak meminta seluruh pegawai meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kualitas pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire dan Mimika menjadi contoh dan teladan bagi enam kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu kualitas ASN sangat menentukan pelayanan publik,” pungkasnya. [*]
