DOGIYAI, TOMEI.ID | Ketua Tim Peduli Alam dan Mapia, Papua Tengah, Musa Boma Mapiha, mendesak Pemerintah Kabupaten Dogiyai segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tapal batas, baik secara adat maupun administrasi pemerintahan.
Menurut Musa, persoalan tapal batas Dogiyai masih menyisakan masalah dengan sejumlah daerah tetangga, yakni Kabupaten Mimika, Deiyai, Paniai, Nabire, dan Kaimana. Kondisi ini dinilai rawan memicu konflik horizontal jika tidak segera ditangani dengan serius.
“Kalau kepemimpinan Bupati Dogiyai tidak mengambil langkah konkret terkait penyelesaian sengketa tapal batas, ke depan bisa berakibat jatuhnya korban jiwa,” tegas Musa Boma dalam keterangan tertulis kepada tomei.id, Kamis (18/9/2025).
Ia menekankan pentingnya enam kepala daerah terkait duduk bersama untuk meluruskan persoalan tersebut. Penyelesaian batas wilayah, menurutnya, tidak boleh diabaikan demi menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat di wilayah adat.
Musa juga menyoroti dampak serius dari belum selesainya tapal batas, khususnya antara Dogiyai, Deiyai, dan Mimika. Ia menyebut, celah administrasi itu pernah dimanfaatkan oleh perusahaan ilegal asal Tiongkok, PT Zommalion Heavin Industri, yang masuk melalui wilayah Timika hingga ke Kali Ibouwo, Mapia.
“Perusahaan ilegal itu sudah menghancurkan debit air, hutan lindung, serta flora dan fauna yang ada. Ini kerusakan besar yang terjadi karena batas wilayah tidak jelas,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Musa Boma mendesak DPRD Dogiyai bersama eksekutif segera duduk satu meja membahas persoalan ini secara serius. Ia menilai, penyelesaian tapal batas bukan hanya soal administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut keselamatan rakyat dan kelestarian alam. [*].
