NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 selama dua hari, 8–9 Mei 2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa di Ballroom Kantor Gubernur Bandara lama Nabire, Kamis (8/5/2025).
Musrenbang ini mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif.” Tema tersebut dinilai relevan untuk menjawab tantangan pembangunan Papua Tengah ke depan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas manusia dan kualitas layanan publik.
“Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan usulan program pembangunan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Kepala Bapperida, Papua Tengah, Elieser Yogi.
Menurut Elieser, Musrenbangda ini menjadi ajang penyempurnaan Rancangan RKPD 2026 dengan mengacu pada ketentuan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Melalui forum ini, pemerintah berharap terbentuk sinergi antarlembaga dan diperoleh kesepakatan konkret terkait program prioritas yang akan dijalankan di tahun anggaran mendatang.
“Musrenbang ini harus mencerminkan aspirasi masyarakat, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta menghasilkan perencanaan yang terukur dan dapat diimplementasikan secara efektif,” tegas Kepala Bapperida.
Ia berharap agar seluruh proses perencanaan pembangunan di Papua Tengah berjalan lebih partisipatif dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD Papua Tengah 2026 dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk perwakilan dari delapan kabupaten, perangkat daerah, organisasi mitra, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.[*]
