Nancy Warobay Tegaskan Siap Jalankan 3 Fungsi Legislatif Bantu Pemda Bangun Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, Papua Tengah, kini secara resmi dipimpin oleh Nancy Warobay sebagai Ketua definitif untuk periode 2024–2025.

Pengukuhan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRK Nabire yang berlangsung di ruang sidang utama, Selasa (6/5/2025).

Selain Nancy Warobay, Rapat Paripurna tersebut juga menetapkan Jhon Pakage sebagai Wakil Ketua II dan Hengky Wakey sebagai Wakil Ketua III. Ketiga pimpinan dewan ini diharapkan mampu memperkuat peran legislatif dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.

baca juga : Tiga Pimpinan Dewan Resmi Dilantik, Nancy Warobay Jabat Ketua DPRK Nabire

Dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan, Nancy menegaskan komitmen DPRK Nabire untuk menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia juga menekankan pentingnya peran DPRK sebagai mitra kritis sekaligus pendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

“Fungsi kontrol tetap kami laksanakan, sekaligus mendukung jalannya pemerintahan. Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga akan terus diperkuat,” ujar Nancy.

Ia berujar pelantikan ini menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan kinerja lembaga legislatif dalam mengawal berbagai kebijakan strategis daerah, khususnya dalam menghadapi tahun anggaran 2025.

“Rakyat Nabire tentu menaruh harapan besar. Kini saatnya kami membuktikan lewat kerja konkret dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,” ungkapnya.

Nancy berharap agar sinergitas antara DPRK dan eksekutif terus terjaga. Menurutnya, kolaborasi yang sehat antar lembaga merupakan kunci sukses pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami sadar tugas ini bukan semata soal jabatan, melainkan amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. DPRK harus menjadi motor penggerak perubahan positif di Nabire,” tegasnya.

Dengan struktur kepemimpinan baru, DPRK Nabire diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja lembaga serta memperkuat daya dorong terhadap program-program prioritas pemerintah daerah di masa mendatang. [*]