P2MMDK Gelar Ibadah Natal di Jayapura, Desak Penarikan Militer dari Yahukimo

YAHUKIMO, TOMEI.ID | Persekutuan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Distrik Korupun (P2MMDK) menggelar Ibadah Perayaan Natal di Asrama Korupun, Kota Jayapura, Sabtu (13/12/2025).

Perayaan Natal tersebut menjadi bagian dari agenda organisasi P2MMDK periode 2025–2027, sekaligus momentum penguatan iman dan solidaritas antaranggota. Ibadah berlangsung khidmat dan diikuti oleh pemuda, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat Distrik Korupun yang berada di wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Ketua P2MMDK, Isak Busup, mengatakan pelaksanaan ibadah Natal berjalan lancar sesuai dengan target dan rencana pengurus. Menurutnya, kekompakan seluruh anggota menjadi kunci utama keberhasilan kegiatan tersebut.

“Kami menjadikan iman dan Tuhan sebagai fondasi utama dalam setiap gerak organisasi. Karena itu, kami bersyukur ibadah Natal ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Isak juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut, baik panitia, jemaat, maupun para senior yang terus mendukung perjalanan organisasi.

Selain sebagai perayaan keagamaan, P2MMDK memanfaatkan momentum Natal untuk menyampaikan sikap dan keprihatinan atas situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam pernyataannya, mereka mendesak pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta pihak gereja untuk mendorong penarikan militer dari wilayah-wilayah konflik.

Isak Busup menegaskan, pendekatan militer dinilai tidak sejalan dengan semangat Natal yang mengedepankan damai, kasih, dan kemanusiaan. Katanya, masyarakat Papua berhak merayakan Natal tanpa rasa takut dan ancaman kekerasan.

“Tidak pantas ada operasi militer saat umat merayakan Natal. Rakyat Papua ingin hidup aman dan damai, tanpa penembakan, penyisiran, maupun tekanan,” tegasnya.

Senada dengan itu, tokoh senior P2MMDK, Antalo Sub, menyampaikan sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah dan lembaga terkait. Ia mendesak penarikan seluruh personel militer, baik organik maupun non-organik, dari Kabupaten Yahukimo.

Selain itu, Antalo menuntut penghentian operasi militer di seluruh wilayah Papua, khususnya di kawasan Jalan Gunung, serta penegakan hukum atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pemulihan hak-hak korban.

Antalo juga menyoroti kondisi para pengungsi di Yahukimo yang hingga kini masih bertahan di hutan dan belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah daerah maupun pihak gereja. Menurutnya, kepala daerah dan DPRD Yahukimo harus segera merespons persoalan tersebut secara konkret.

“Kehadiran militer tidak pernah menyelesaikan masalah Papua. Dialog dan rekonsiliasi adalah jalan yang lebih manusiawi dan bermartabat untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan,” katanya.

Antalo Sub menegaskan pernyataan tersebut mewakili sikap intelektual dan masyarakat Distrik Korupun, Suku Kimyal, Kabupaten Yahukimo, yang berharap Natal menjadi titik awal pemulihan dan perdamaian di Tanah Papua. [*].