Papua Bergejolak: TPNPB Klaim Korban Jiwa dari Militer RI, Tuduh TNI Pasang Ranjau di Jalan Umum

ILAGA, TOMEI.ID | Konflik berkepanjangan antara TPNPB-OPM dan aparat militer Indonesia kembali memanas dalam sepekan terakhir.

Dalam siaran pers resmi yang diterbitkan oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada hari ini, Rabu, 28 Mei 2025, pihak TPNPB melaporkan terjadinya kontak senjata intensif di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, sejak tanggal 22 Mei 2025 malam.

Pihak TPNPB, melalui laporan langsung dari Komandan Operasi Kodap Sinak, Mayor Kelenak Murib, mengklaim telah menembak tiga anggota militer Indonesia dalam pertempuran tersebut. Pertempuran dilaporkan terus berlanjut hingga 27 Mei 2025, di mana satu anggota militer Indonesia kembali diklaim tewas tertembak di bagian dada pada 26 Mei 2025.

TPNPB menyatakan bahwa informasi kematian aparat militer tersebut telah diberitakan juga oleh media lokal dan nasional.

Dalam pernyataan resminya, TPNPB menuduh bahwa militer Indonesia melancarkan serangan udara menggunakan dua unit helikopter militer pada sejumlah titik strategis di Distrik Gome Utara. Serangan tersebut dituding tidak hanya menyasar posisi TPNPB, namun juga mengakibatkan kerugian dan ketakutan pada warga sipil yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.

baca juga : Warga Puncak Terancam, Aparat Gabungan Diduga Pasang Bom di Jalan Umum

Yang lebih mengkhawatirkan, pada 24 Mei 2025, aparat militer Indonesia diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang warga sipil, lalu membakar jasad korban bersama rumah milik warga bernama Sole Murib. Insiden ini disebut terjadi sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlangsung di kawasan itu.

Salah satu tuduhan paling serius yang diajukan oleh TPNPB adalah pemasangan ranjau bom oleh militer Indonesia di jalur-jalur umum yang biasa digunakan warga sipil. Pada 26 Mei 2025, pasukan TPNPB melakukan penyisiran ke Kampung Walenggaru dan menemukan ranjau aktif dalam bentuk bom tangan yang dipasang di pohon, dengan pemicu tali yang membentang melintasi jalan.

TPNPB menilai pemasangan ranjau ini sebagai tindakan yang secara langsung membahayakan warga sipil, termasuk para pengungsi yang melintas di jalur tersebut. Tindakan ini, jika benar, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang melarang penggunaan ranjau di area sipil tanpa penandaan dan pembersihan.

Wilayah Kampung Walenggaru, menurut laporan TPNPB, masih berada dalam kontrol ketat aparat militer Indonesia. Suara tembakan dilaporkan terus terdengar hingga 27 Mei 2025 di berbagai titik di Distrik Gome Utara. Warga sipil dilaporkan dalam kondisi tertekan dan mengalami kesulitan untuk mengakses jalur evakuasi atau memenuhi kebutuhan hidup dasar akibat pengepungan militer.

Pihak TPNPB mengklaim bahwa mereka tidak akan mundur dari pertempuran, dan akan terus bertahan hingga pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua seperti yang telah mereka proklamirkan pada 1 Desember 1961.

Dalam pernyataan sikap yang dirilis oleh Mayor Kelenak Murib, disebutkan bahwa TPNPB akan terus memperkuat pertahanan dan menggalang kekuatan dari wilayah-wilayah lain seperti Sinak, Kuyawage, dan Intan Jaya. Semua kekuatan ini diarahkan untuk memperkuat Kodap Ilaga yang berada di garis depan konflik dengan militer Indonesia.

Pimpinan tinggi TPNPB-OPM, yakni Jenderal Goliath Tabuni, Letjen Melkisedek Awom, Mayjen Terianus Satto, dan Mayjen Lekagak Telenggen menandatangani siaran pers ini sebagai bentuk pengesahan bahwa ini merupakan pernyataan resmi dari markas pusat KOMNAS TPNPB.

Laporan ini menyajikan indikasi kuat mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia yang serius. Tuduhan terhadap militer Indonesia, terutama terkait pembunuhan warga sipil tanpa proses hukum dan pemasangan ranjau di jalur sipil, harus mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional, termasuk Komnas HAM, Amnesty International, dan Dewan HAM PBB.

Penggunaan ranjau dan senjata eksplosif di wilayah sipil secara indiscriminatif tidak hanya melanggar hukum perang, namun juga membahayakan masa depan rekonsiliasi dan perlindungan warga Papua dalam konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini.

Media massa, jurnalis independen, serta pengamat hak asasi manusia diminta untuk lebih aktif dalam memverifikasi informasi dari kedua belah pihak secara independen. Dalam konteks konflik bersenjata, peran jurnalisme tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal kebenaran dan keadilan demi menyuarakan suara-suara yang tak terdengar terutama mereka yang menjadi korban kekerasan bersenjata.

Laporan ini akan terus diperbarui berdasarkan perkembangan terbaru dari wilayah konflik dan hasil investigasi dari sumber terpercaya di lapangan.

Laporan ini berdasarkan siaran pers dari TPNPB-OPM dan belum dapat diverifikasi secara independen oleh jurnalis kami di lapangan. Kami terus berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak TNI, Polri, serta lembaga negara terkait. [*]