Papua Dinyatakan Darurat, DPR Papua Temui SOMAP dan Kecam Dugaan Pelanggaran HAM

JAYAPURA, TOMEI.ID | Situasi keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan tajam publik nasional dan internasional setelah dinilai memasuki kondisi darurat yang kian mengkhawatirkan serta memicu tekanan luas berbagai pihak.

Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, turun langsung menemui massa aksi Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) yang menyuarakan isu darurat militer dan pelanggaran hak asasi manusia secara terbuka, lantang, dan penuh tekanan politik yang meningkat signifikan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (27/4/2026), di tengah tekanan publik yang terus meningkat terhadap kondisi HAM di berbagai wilayah konflik Papua.

Dalam kesempatan itu, Denny Bonai didampingi sejumlah pimpinan dan anggota DPR Papua, termasuk Ketua Komisi I Tan Wie Long, Ketua Komisi IV Jhoni Y. Betaubun, Ketua Bapemperda Adam Arisoy, serta anggota DPR Papua lainnya.

Di hadapan ratusan massa aksi, Denny menegaskan bahwa DPR Papua menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan mengecam keras dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

“Saya sebagai Ketua DPR Papua mengutuk keras tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPR Papua akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, serta berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mendalami dugaan pelanggaran secara komprehensif dan transparan.

SOMAP: Papua dalam Situasi Darurat HAM

Sebelumnya, SOMAP dalam pernyataan sikapnya menilai kondisi di Tanah Papua telah memasuki fase darurat militer dan krisis kemanusiaan yang serius serta berkepanjangan.

Mereka menuding pendekatan negara yang dianggap militeristik dan represif telah memicu pola pelanggaran HAM yang berulang, sistematis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil.

“Aparat keamanan justru menjadi alat untuk mengamankan kepentingan modal, bukan melindungi rakyat. Investasi dijalankan dengan merampas tanah adat dan menghancurkan lingkungan hidup,” demikian pernyataan SOMAP.

SOMAP juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut telah memicu ketakutan, pengungsian massal, serta meningkatnya kemiskinan di sejumlah wilayah konflik di Papua yang semakin meluas, kompleks, dan sulit dikendalikan secara efektif.

Data yang disampaikan menunjukkan lebih dari 100 ribu warga menjadi pengungsi internal yang tersebar di berbagai daerah, antara lain Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, Dogiyai, hingga Pegunungan Bintang.

Selain itu, mereka menyoroti dugaan munculnya pola baru dalam konflik bersenjata, seperti serangan udara dan pengeboman yang memaksa warga sipil mengungsi ke hutan tanpa akses makanan, layanan kesehatan, dan perlindungan dasar lainnya.

Dalam aksinya, SOMAP menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak kepada negara, yakni mendesak pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan terhadap warga sipil, serta menghentikan pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif yang dinilai terus memperburuk situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua.

Selain itu, SOMAP juga menuntut penarikan pasukan non-organik dari seluruh wilayah konflik di Papua, penghentian dugaan penangkapan sewenang-wenang dan serangan terhadap warga sipil, serta mendorong Komisi HAM PBB untuk meningkatkan pemantauan secara intensif terhadap situasi kemanusiaan di Tanah Papua.

Massa aksi juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, kriminalisasi, serta operasi militer yang dinilai memperburuk kondisi kemanusiaan di Papua secara sistematis, meluas, dan terus mengancam keselamatan warga sipil tanpa perlindungan nyata.

“Hentikan segera pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif, termasuk serangan udara dan pengeboman di kampung-kampung yang telah menimbulkan trauma mendalam serta penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil,” tegas perwakilan massa aksi. [*].