Papua Tengah Catat Kesenjangan 30.941 Peserta Jaminan Sosial, 74 OAP Disiapkan Ikuti Pelatihan Kerja

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan kompetensi Orang Asli Papua (OAP) melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang dirangkaikan dengan pelepasan 74 peserta pelatihan kerja di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).

BACA JUGA: Meki Nawipa: Pendataan Akurat Jadi Kunci Tekan Pengangguran OAP di Papua Tengah

Berdasarkan laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Papua Tengah, Frets James Borai, dari 55.632 peserta yang menjadi sasaran pencatatan, sebanyak 24.691 orang telah terakomodasi, sementara 30.941 lainnya masih perlu mendapat perhatian.

Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan, yang dirangkaikan dengan pelepasan 74 peserta pelatihan ketenagakerjaan bagi OAP.

BACA JUGA: MRP Papua Tengah Verifikasi 120 Dokumen Calon Praja IPDN, 18 Peserta Tercatat Non-OAP

Frets menjelaskan, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja yang membutuhkan. Program yang dilaporkan mencakup hamba Tuhan, pekerja berpenghasilan rendah, serta pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan rincian yang disampaikan, peserta yang telah terakomodasi terdiri atas 941 hamba Tuhan, 23.000 pekerja berpenghasilan rendah, dan 750 pegawai non-ASN. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan kelompok tersebut dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam laporan itu, alokasi bagi hamba Tuhan disebut sebesar Rp415.540.600, pekerja berpenghasilan rendah Rp2.304.800.000, dan pegawai non-ASN Rp121.500.750. Rincian anggaran tersebut masih perlu dikonfirmasi karena jumlah ketiga komponen belum sesuai dengan total anggaran yang disebutkan dalam laporan.

Selain perlindungan jaminan sosial, Pemprov Papua Tengah menyiapkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal, terutama OAP. Program ini diarahkan agar peserta memiliki kompetensi praktis untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan usaha mandiri, dan memperluas peluang memperoleh penghasilan.

Frets menyampaikan bahwa pelatihan dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan vokasi dan produktivitas, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Makassar serta lembaga pelatihan berbasis komunitas. Bidang pelatihan yang disebut meliputi servis telepon seluler, menjahit, barista, perbaikan sepeda motor, dan komputer.

Dalam rincian yang disampaikan, pelatihan servis telepon seluler diikuti 19 peserta, barista 13 peserta, perbaikan sepeda motor 15 peserta, dan komputer 18 peserta. Jumlah peserta pelatihan menjahit belum disebutkan secara terpisah sehingga perlu dikonfirmasi untuk memastikan kesesuaian dengan total 74 peserta yang akan mengikuti program.

Pelaksanaan program juga direncanakan mendapat pendampingan dari 20 orang yang disebut berasal dari Disnakertrans ESDM Papua Tengah. Pendampingan tersebut diharapkan membantu koordinasi peserta dan pelaksanaan kegiatan pelatihan agar berjalan sesuai rencana.

Laporan Disnakertrans ESDM juga menyebutkan biaya pelatihan sebesar Rp4,85 miliar, ditambah hibah Rp1,5 miliar, sehingga total pembiayaan disebut mencapai Rp6,35 miliar. Besaran dan sumber pembiayaan tersebut perlu dipastikan melalui dokumen anggaran resmi sebelum dijadikan angka final dalam pemberitaan.

Penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pelepasan peserta pelatihan menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua Tengah memperluas perlindungan pekerja serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Namun, capaian program perlu diukur melalui realisasi kepesertaan, penyelesaian pelatihan, dan kemampuan peserta memanfaatkan keterampilan untuk bekerja atau membangun usaha.

Untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga pelatihan, disertai pelaporan yang transparan dan evaluasi berkala. Dengan demikian, manfaat program dapat dipantau secara terukur dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. [*]