Papua Tengah Perkuat Validasi Data OAP, Pemerintah Kampung Diminta Terlibat Langsung

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong penguatan verifikasi dan validasi data kependudukan, khususnya Orang Asli Papua (OAP), hingga tingkat kampung. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan pemerintah benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Tengah, Albertus Iyai, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Rumah Makan Selera, Jalan Pemuda, Nabire, Selasa (3/11/2026).

Albertus Iyai, mengatakan data kependudukan harus akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, pemutakhiran data tidak cukup hanya dilakukan melalui administrasi perkantoran. Pemerintah kabupaten hingga pemerintah kampung perlu terlibat langsung untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi penduduk sebenarnya.

Ia menjelaskan, perubahan kondisi penduduk, seperti perpindahan maupun kematian, harus tercatat secara benar agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan keadaan di lapangan.

“Data kependudukan menjadi salah satu dasar utama dalam pengambilan kebijakan dan penetapan program kerja bagi urusan pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, tugas dan fungsi kita di bidang data kependudukan harus dilaksanakan dengan baik,” jelas Albertus.

Ia menegaskan, pendataan OAP merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Karena itu, keterlibatan seluruh jajaran Dukcapil, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, diperlukan untuk memastikan proses pendataan berjalan secara menyeluruh.

“Pendataan penting hingga tingkat kampung. Pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan informasi kependudukan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sekaligus memperkuat peran petugas atau operator kampung dalam memperbarui data,” tuturnya.

Albertus menambahkan, ketepatan data kependudukan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum hingga ketenagakerjaan.

Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Sebaliknya, data yang valid dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun program pembangunan secara lebih tepat sasaran.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat perlu diperkuat, terutama dalam penyelarasan data, pembinaan, serta pengawasan pengelolaan administrasi kependudukan.

“Melalui komunikasi yang baik akan terbangun kerja sama, saling bersinergi, dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, secara khusus pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa peran Pemprov dalam pembinaan, pengawasan, dan koordinasi terhadap pemerintah kabupaten merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.

Rakornis tersebut diikuti kepala bidang, kepala seksi, dan staf yang menangani pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Albertus berharap, melalui Rakornis tersebut, seluruh pemerintah kabupaten dapat memperkuat pengelolaan data kependudukan sehingga lebih valid dan mutakhir.

“Data yang terverifikasi menjadi salah satu landasan bagi pemerintah dalam merencanakan program pembangunan dan pelayanan publik secara tepat sasaran,” tutupnya. [*].