Paripurna DPR Papua Pegunungan Resmi Dibuka, LKPJ Gubernur 2025 dan Propemperda 2026 Jadi Sorotan

WAMENA, TOMEI.ID | DPR Papua Pegunungan resmi membuka Rapat Paripurna dengan agenda strategis yakni penyerahan dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Jumat (24/4/2026).

Pembukaan sidang ini menjadi momentum awal bagi DPR untuk menguji akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi selama satu tahun anggaran, sekaligus menyusun arah kebijakan legislasi daerah ke depan.

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menegaskan bahwa kehadiran penuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan bersama komisi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

“Kami berharap semua OPD hadir penuh, dari kepala sampai staf, agar mampu menjelaskan secara transparan kepada DPR. Jangan ada alasan dinas keluar dulu, karena ini menyangkut laporan kerja gubernur selama satu tahun,” tegasnya usai membuka sidang.

Ia menekankan, pembahasan antara komisi DPR dan OPD harus segera dilakukan dalam waktu dekat dengan pendekatan substantif, bukan hanya membaca dokumen, tetapi menguji kesesuaian antara laporan tertulis dan realisasi di lapangan.

“Isi buku LKPJ harus seimbang dengan penjelasan di komisi. Kalau hanya di atas kertas, masyarakat bisa bertanya-tanya. Karena itu, kami ingin semua terbuka, mana yang sudah dikerjakan Pemprov dan mana yang menjadi bagian kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi dalam pembahasan LKPJ menjadi kunci untuk memastikan publik mendapatkan gambaran utuh terkait capaian pembangunan, pelayanan, serta penggunaan anggaran daerah selama satu tahun terakhir.

“Kami mau lihat transparan, supaya masyarakat tahu pegangan yang ada. Setelah itu baru kami akan memberikan respon,” tutupnya.

Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi agenda rutin kelembagaan, tetapi juga penentu arah evaluasi kinerja pemerintah daerah. DPR Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program yang dilaporkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka dalam dokumen. [*].