PUNCAK JAYA, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menegaskan fokus pembangunan daerah pasca-pemilu pada pemulihan stabilitas sosial dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, dalam Rapat Kerja Gubernur Papua Tengah bersama delapan kepala daerah se-wilayah provinsi, Kamis (25/9/2025), di Sasana Kaonak, Kantor Bupati Puncak Jaya.
Sejak dilantik pada 17 Juni 2025, Pemerintahan Yuni Wonda menghadapi sejumlah tantangan multidimensi. Selain dampak sosial-politik dari kontestasi pemilihan kepala daerah, Puncak Jaya juga bergulat dengan minimnya infrastruktur serta akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.
“Stabilitas sosial adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan. Tanpa itu, investasi, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bergerak,” tegas Yuni dalam laporannya.
Meski menghadapi tekanan berat, Pemkab Puncak Jaya mencatat sejumlah capaian penting. Salah satu yang menonjol adalah keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan daerah, yang dinilai sebagai indikator kuat terhadap tata kelola fiskal yang akuntabel.
Di sektor pendidikan, pemerintah mulai menggulirkan program sekolah sehari penuh serta merekrut tenaga pengajar baru untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru di wilayah pedalaman. Di sisi kesehatan, program imunisasi, penanganan stunting, dan peningkatan layanan Puskesmas terus diakselerasi, terutama di distrik-distrik yang sebelumnya terisolasi.
Namun demikian, Bupati Yuni tak menutup mata terhadap sejumlah pekerjaan rumah yang masih mengemuka. Konflik pasca-pemilu memicu kerusakan infrastruktur vital, terutama akses jalan dan fasilitas umum. Distribusi tenaga pendidik dan tenaga medis pun masih jauh dari merata, menghambat pelayanan publik di daerah terpencil.
Menjawab tantangan yang masih membayangi, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menetapkan tiga agenda prioritas untuk sisa tahun anggaran.
Pertama, penguatan stabilitas sosial melalui upaya rekonsiliasi antar-kelompok dan pendekatan persuasif kepada masyarakat pasca-pemilu.
Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup penyediaan akses air bersih, listrik desa, dan konektivitas internet.
Ketiga, peningkatan ekonomi lokal dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, seperti hasil bumi dan peternakan rakyat.
Yuni juga menggarisbawahi pentingnya dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam mendukung program pendidikan dan pemerataan pembangunan antardistrik.
“Kami butuh sinergi yang nyata antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat. Dengan langkah strategis dan gotong royong semua pihak, kami percaya Puncak Jaya bisa bangkit, maju, dan menyejahterakan rakyatnya,” pungkas Yuni. [*].
