NABIRE, TOMEI.ID | Konflik tapal batas di Distrik Kapiraya menjadi sorotan utama dalam Ibadah Oikumene Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (13/2/2026).
Ibadah bertema “Menjadi Agen Pembawa Perubahan” tersebut dipimpin oleh Pendeta Alman Manik dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, serta non-ASN di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Dalam khotbahnya, Pendeta Alman Manik secara tegas menyinggung konflik tapal batas yang melibatkan warga Distrik Kapiraya, yang berada di antara wilayah Timika dan Dogiyai, termasuk kelompok masyarakat suku Kei, Kamoro, dan Mee. Ia menyebut konflik tersebut sebagai peringatan moral bagi seluruh aparatur pemerintah agar tidak abai terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat.
“Konflik tapal batas di Kapiraya menjadi refleksi bagi kita semua. Sebagai ASN dan non-ASN, kita bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga agen perdamaian di tengah masyarakat,” ujar pendeta dalam khotbah.
Menurutnya, konflik sosial yang berakar pada persoalan batas wilayah berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan memperlambat laju pembangunan apabila tidak dikelola secara bijak. Karena itu, ia mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk berperan aktif menciptakan suasana dialog, meredam ketegangan, dan membangun kepercayaan antarwarga.
Pendeta Alman Manik juga menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat bergantung pada situasi keamanan dan ketenteraman yang terjaga.
“Tanpa dasar keamanan dan kedamaian, seluruh program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kita butuhkan bersama adalah kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman,” tegasnya.
Ia turut mengimbau masyarakat di delapan kabupaten di Papua Tengah agar mengikuti arahan pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga aparat distrik dan kampung, guna menjaga stabilitas wilayah.
Sorotan terhadap konflik Kapiraya dalam forum keagamaan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan sosial kemasyarakatan bukan hanya isu administratif, melainkan tanggung jawab moral bersama. Ibadah Oikumene ini pun menjadi ruang refleksi bagi aparatur untuk memperkuat peran sebagai agen perubahan sekaligus penjaga harmoni sosial di Papua Tengah.[*].
