Berita

Pelita Prabu Papua Tengah: Posisi dan Tugasnya

NABIRE, TOMEI.ID | Ketua DPW Pelita Prabu Papua Tengah, Robby Edowai, menjelaskan bahwa Pelita Prabu merupakan singkatan dari Penulis, Aktivis, dan Pewarta, yang berperan sebagai relawan nasional pendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Organisasi ini didesain sebagai mesin pemberdayaan sosial dan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program prioritas.

Pelita Prabu didirikan pada 23 Oktober 2023 atas arahan Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Organisasi ini dibentuk sebagai bagian dari gerakan yang mendukung Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 serta dalam pelaksanaan program-program nasional di periode pemerintahan 2024-2029.

Ketua DPW Pelita Prabu Papua Tengah, Robby Edowai, menegaskan bahwa organisasi ini akan mengawal dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk program makan siang bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru.

Menurut Robby Edowai, Pelita Prabu Papua Tengah telah membentuk struktur kepengurusan lengkap mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kampung. Administrasi telah diselesaikan, termasuk penentuan titik pembangunan Dapur Sehat sebagai bagian dari program makan siang bergizi gratis.

Sekretaris DPC Pelita Prabu Kabupaten Nabire, Andreas Adii, menyatakan bahwa peran utama Pelita Prabu adalah sebagai pengawas dalam implementasi program makan bergizi gratis, bukan sebagai pelaksana program atau mitra dari lembaga tertentu. Mereka masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat untuk mulai menjalankan program ini.

“Kami memiliki kepercayaan dari DPP untuk mengawal dan mengawasi program makan siang gratis. Posisi kami tidak terkait dengan lembaga lain, melainkan langsung dari BGN kepada Pelita Prabu,” jelas Andreas.

Pelita Prabu Papua Tengah juga telah mengusulkan agar program makan siang gratis di wilayah ini dikelola oleh masyarakat lokal, dengan menggunakan bahan pangan asli Papua. Selain itu, mereka telah mendata titik strategis untuk pembangunan Dapur Sehat, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini.

Ketua Pelita Prabu Papua Tengah, Robby Edowai, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan LMA yang mengangkat Dr. Lenis Kogoya sebagai pengawas dalam agenda sosialisasi di Papua Tengah. Menurutnya, posisi pengawasan telah secara resmi menjadi tugas Pelita Prabu berdasarkan legalitas yang dimiliki.

“Pelita Prabu secara resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, memiliki akta notaris, serta telah didaftarkan di Kesbangpol. Kami saat ini hanya menunggu instruksi dari pusat untuk mulai menjalankan program ini,” tegasnya.

Selain itu, Edowai juga menegaskan bahwa berita-berita yang beredar di media sosial yang menyebutkan Pelita Prabu bekerja sama dengan organisasi atau lembaga tertentu adalah tidak benar atau hoaks.

“Kami tegaskan bahwa Pelita Prabu hanya berperan sebagai pengawas program, bukan sebagai mitra organisasi atau lembaga manapun. Informasi yang menyebutkan kami bekerja sama dengan instansi tertentu adalah tidak benar,” pungkasnya. (*)

Redaksi Tomei

Recent Posts

Deinas Geley Tinjau Asrama dan RS Imanuel, Targetkan Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Puncak Jaya

PUNCAK JAYA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, meninjau pembangunan gedung asrama, mengunjungi…

15 jam ago

Ukkas Buka Sosialisasi Rencana Pangan Papua Tengah, Implementasi Program Jadi Tantangan

TIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada peningkatan…

1 hari ago

Sweeping Alat Tajam di Dogiyai Jadi Sorotan, Kepala Distrik Kamuu dan 8 Kampung Temui Polisi

DOGIYAI, TOMEI.ID | Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe bersama perwakilan 8 kepala kampung menemui aparat…

1 hari ago

Kepala BKPSDM: Mutasi ASN Antar-OPD Papua Tengah Bisa Dilakukan, Ini Syaratnya

NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah,…

1 hari ago

Delapan Tahun Deklarasi Manokwari, Karhutla Mengancam Papua: YLBHI Desak Darurat Bencana dan Penghentian PSN Merauke

JAYAPURA, TOMEI.ID | Delapan tahun setelah Deklarasi Manokwari tentang perlindungan hutan Papua ditandatangani, kebakaran hutan…

1 hari ago

Darki Uropmabin: Mahasiswa Papua Harus Ambil Peran dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis mahasiswa Papua sekaligus Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas Cenderawasih (Uncen), Darki…

1 hari ago