Berita

Pemadaman Listrik Meluas, KNPI Deiyai Minta Pemda Intervensi PLN

DEIYAI, TOMEI.ID | Krisis listrik kembali melanda wilayah Meepago, pasca longsor di KM 139 Jalan Poros Nabire–Puncak yang memutus akses distribusi dan pasokan energi bagi warga di tiga kabupaten, yakni Deiyai, Dogiyai, dan Paniai, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, harga kebutuhan pokok melonjak, serta pelayanan publik ikut terganggu secara luas.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Deiyai, Melison Dogopia, menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dengan melakukan intervensi terhadap PLN yang dinilai gagal menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Meepago.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan bahan bakar solar untuk operasional PLN di tingkat lokal, sementara pasokan dari Nabire sudah beberapa kali dikirim tetapi listrik tetap hanya menyala beberapa jam saja,” ujar Dogopia saat ditemui di Waghete, Senin (27/10/2025) siang.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang bergantung pada energi listrik untuk menjalankan sistem administrasi serta fasilitas umum.

Dogopia menilai, lemahnya pengawasan internal dan dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu di tubuh PLN memperparah situasi di lapangan, di mana krisis energi justru dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi di tengah kesulitan rakyat.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan moral dan tanggung jawab publik. PLN sebagai badan usaha milik negara seharusnya bekerja profesional dan jujur dalam melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mendesak para bupati dari tiga kabupaten terdampak untuk segera duduk bersama pihak PLN dan aparat penegak hukum dalam merumuskan solusi yang transparan dan akuntabel, agar pasokan energi kembali stabil dan masyarakat tidak terus menjadi korban.

“Tiga kabupaten ini sangat bergantung pada listrik, mulai dari aktivitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik. Pemerintah daerah tidak bisa diam melihat situasi seperti ini,” imbuhnya.

KNPI Deiyai menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang diambil, pihaknya bersama elemen masyarakat akan mempertimbangkan aksi lanjutan sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan PLN dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan krisis listrik yang sudah berlarut-larut ini. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

DPR Papua Tengah Terima LHP BPK RI atas LKPD 2025, Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah

NABIRE, TOMEI.ID |  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa…

2 jam ago

Pemprov Papua Tengah Resmi Tetapkan Juknis BOSDA Pendidikan Gratis 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan…

5 jam ago

Dua Mama Papua Terluka dalam Ledakan Bom di Danggoa, Gereja Desak Perlindungan Warga Sipil

NABIRE, TOMEI.ID | Dua mama Papua, Aliana Pogau dan Ottopina Wayau, menjadi korban dalam insiden…

6 jam ago

DPR Papua Pegunungan Terima LHP BPK RI atas LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah

WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil…

6 jam ago

Dua Warga Sipil Terluka di Danggoa, Bupati Intan Jaya Minta Aparat Kedepankan Pendekatan Humanis

NABIRE, TOMEI.ID | Dua warga sipil yang merupakan mama-mama mengalami luka-luka dalam insiden yang terjadi…

7 jam ago

Pemprov Papua Tengah Perluas Program Sekolah Gratis hingga SMP pada 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperluas cakupan program sekolah gratis hingga jenjang…

7 jam ago