Pembangunan Gedung Pemerintahan Papua Tengah Dimulai, Target Selesai Akhir 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, resmi memulai pembangunan gedung-gedung utama di Pusat Pemerintahan, dengan target penyelesaian seluruh proyek pada akhir tahun 2026.

Peletakan batu pertama dilakukan pada 27 Desember 2025, mencakup Gedung Kantor Gubernur, Gedung DPR, dan Gedung MRP, yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN.

BACA JUGA: Gubernur Papua Tengah Tegaskan Disiplin, Integritas, dan Orientasi Kinerja ASN di Awal Tahun 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, menjelaskan, bersamaan dengan itu, Pemerintah Provinsi juga membangun tiga tower untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran sekitar Rp400 miliar.

“Kedua kegiatan ini bersifat multi-tugas kontrak, dan kami menargetkan selesai pada akhir 2026,” ujar Mambrasar usai apel pagi di kompleks kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Gelar Apel Gabungan Awal 2026, Gubernur Tekankan Profesionalisme ASN

Tahap awal pembangunan OPD mencakup tiga tower, sementara dua tower tambahan sedang dalam tahap perencanaan. Secara keseluruhan, pemerintah provinsi menargetkan pembangunan delapan tower agar seluruh OPD dapat menempati gedung baru pada awal 2029.

Pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan juga meliputi penataan infrastruktur pendukung, termasuk jalan, kelistrikan, sistem informatika, dan jaringan telekomunikasi. Kerja sama dengan PLN dan Telkomsel telah dilakukan untuk memastikan fasilitas pendukung siap saat gedung selesai.

“Lokasi seluruh gedung berada di Pusat Pemerintahan, dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Tahap awal, OPD seperti PPKD dan Satpol PP akan menempati gedung terlebih dahulu,” jelas Mambrasar.

Selain pembangunan gedung, pemerintah provinsi juga menyiapkan fasilitas air bersih. APBN telah mendukung pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk rusun, sementara pemerintah provinsi sedang melakukan survei sumber air baru di Kalibiru atau Kali Jernih agar Pusat Pemerintahan memiliki pasokan air mandiri.

Mambrasar menegaskan, semua pembangunan mengikuti arahan Gubernur Papua Tengah dan berfokus pada penataan kawasan strategis yang menghubungkan bandara serta delapan kabupaten. Program ini diharapkan dapat disahkan oleh Kemendagri pada awal Februari atau Maret 2026 dan siap diluncurkan secara resmi. [*].