Berita

Pemkab Deiyai Bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

DEIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai menegaskan keseriusannya dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan memperluas dan mengefektifkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di daerah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, saat membuka Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Aula BKPSDM Deiyai, Waghete, pada Senin (7/10/2025).

Kegiatan ini, yang diinisiasi Dinas Ketenagakerjaan Deiyai, diikuti oleh pegawai non-ASN, aparatur kampung, tenaga honorer, serta pekerja rentan, dan dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote menekankan pentingnya data tenaga kerja yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi keberhasilan program perlindungan jaminan sosial, agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan secara tepat dan efektif.

“Pemkab Deiyai berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bukti nyata komitmen ini adalah memastikan seluruh pekerja di daerah ini terlindungi melalui program jaminan sosial yang memadai,” tegas Bupati Mote.

Bupati juga menginstruksikan para kepala distrik dan kepala kampung agar memperkuat kerja sama dalam melakukan pendataan tenaga kerja.

“Saya menargetkan pada tahun 2026 seluruh tenaga honorer dan pelaku usaha di Kabupaten Deiyai sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nabire, Mustika, memaparkan perbedaan fungsi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko sosial dan ekonomi,” jelasnya.

Tenaga honorer di Kabupaten Deiyai telah terdaftar sejak November 2022 untuk perlindungan JKK dan JKM, sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan pegawai non-ASN.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Deiyai dan BPJS Ketenagakerjaan, serta penyerahan simbolis santunan Jaminan Kematian senilai Rp42 juta kepada keluarga almarhum Korneles Kotouki, tenaga kerja non-ASN asal Distrik Kapiraya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemkab Deiyai sebagai apresiasi atas dukungan aktif dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja di daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Deiyai, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, para Kepala OPD, serta perwakilan aparatur kampung, pegawai non-ASN, dan pekerja rentan.

Inisiatif ini memperkuat tekad Pemerintah kabupaten (Pemkab) Deiyai untuk menghadirkan perlindungan sosial yang berkelanjutan, sebagai wujud nyata upaya menciptakan masyarakat Deiyai yang adil, sejahtera, dan merata. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

2.175 Guru Papua Tengah Belum Bersertifikat, Pemprov Kebut Pemenuhan S1 dan PPG Sebelum 2029

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan kualifikasi akademik…

6 jam ago

Musorma V IMPPETANG Perkuat Persatuan, Mahasiswa Desak Pemkab Pegunungan Bintang Prioritaskan Pengembangan SDM

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pelajar Pegunungan Bintang (IMPPETANG) mendesak Pemerintah Kabupaten Pegunungan…

7 jam ago

Papua Tengah Paparkan Transformasi Kesehatan “KOHARUSEHAT” di Leimena Conference 2026, Usulkan Tunjangan Profesi Nasional bagi Nakes 3T

JAKARTA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memaparkan strategi transformasi pelayanan kesehatan melalui inovasi…

11 jam ago

Pemprov Papua Tengah Keluarkan Empat Instruksi untuk Delapan Kabupaten Perkuat Cadangan Pangan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengeluarkan empat instruksi utama kepada delapan pemerintah…

1 hari ago

DPR Papua Pegunungan Bantah Klaim Pemda Soal APBD dan Hak Dewan, Desak Audit Sekwan

WAMENA, TOMEI.ID | Anggota DPR Papua Pegunungan dari Fraksi Partai Demokrat, Fransina Daby, membantah pernyataan…

1 hari ago

Pemprov Papua Tengah Perkuat Cadangan Pangan, Kabupaten Diminta Siapkan Anggaran dan Data Akurat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta seluruh pemerintah kabupaten memperkuat Cadangan Pangan…

1 hari ago