NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, bergerak cepat merespons konflik sosial antara warga Suku Mee dan Suku Kamoro di Distrik Kapiraya yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan serta mengancam ketenteraman masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Melalui rapat koordinasi virtual yang dipimpin Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, pemerintah menyepakati pembentukan tim terpadu lintas kabupaten untuk meredam eskalasi konflik serta mempercepat penyelesaian damai melalui pendekatan dialog.
baca juga: Pdt Alman Manik Soroti Konflik Kapiraya dalam Ibadah Oikumene Pemprov Papua Tengah
Rapat yang digelar pada 13 Februari 2026 melibatkan pimpinan Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), DPR Papua Tengah, serta pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Keterlibatan unsur legislatif dan eksekutif dari tiga daerah menunjukkan bahwa persoalan Kapiraya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan batas administratif dan kepentingan wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii,menjelaskan rapat tersebut digelar untuk merespons dinamika sosial yang berkembang di lapangan. Albertus Adii menyampaikan bahwa masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi.
baca juga: Wagub Papua Tengah Hadiri Entry Meeting BPK di Bali, LKPD 2025 Siap Diaudit
“Disepakati setiap kabupaten membentuk tim penanganan konflik dan melakukan koordinasi serta kerja sama untuk menyelesaikan persoalan di Kapiraya secara damai, terpadu, dan berkelanjutan demi stabilitas wilayah,” ujar Albertus Adii.
Selain pendekatan administratif, pemerintah menekankan penyelesaian berbasis adat. Persoalan tapal batas akan dibahas bersama pemilik hak ulayat dan tanah adat dari kedua suku guna mencari solusi melalui musyawarah. Hasil pembahasan tersebut akan dirumuskan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah sebagai dasar langkah lanjutan.
Tim gabungan dari pemerintah provinsi dan tiga kabupaten dijadwalkan turun langsung ke Kapiraya untuk memetakan situasi serta memfasilitasi dialog antara tokoh adat dan masyarakat setempat guna menciptakan kesepahaman dan meredam potensi konflik.
Sebagai langkah pencegahan dini, pemerintah juga akan menerbitkan surat edaran yang mengatur penghentian sementara pelayanan penerbangan ke Kapiraya. Aktivitas pekerja di wilayah tersebut, termasuk tambang rakyat maupun tambang ilegal, turut dihentikan sementara guna menjaga situasi tetap kondusif.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa konflik Kapiraya tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi di wilayah yang status batasnya masih dipersoalkan serta berpotensi memicu ketegangan baru antar kelompok masyarakat Suku Mee dan Suku Kamoro.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengimbau masyarakat Mee dan Kamoro di Kapiraya untuk menahan diri serta tidak mudah terprovokasi. Meki Nawipa menegaskan pemerintah akan bekerja maksimal agar konflik tidak meluas dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material.
“Pemerintah akan bekerja maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya agar persoalan ini tidak menyebar ke mana-mana serta menjaga keamanan wilayah dan keselamatan masyarakat setempat,” tegas Gubernur Meki Nawipa.[*].
