NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Mathen Ukago, mewakili Penjabat Gubernur membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Persiapan Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat provinsi.
Acara tersebut berlangsung di Nabire, Aula Hotel Mahavira, Papua Tengah, Jumat (5/12/2025).
Dalam sambutannya, Mathen Ukago memaparkan bahwa IDI bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen strategis yang berfungsi menilai kualitas demokrasi di wilayah, mencakup kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.
baca juga: Gubernur Papua Tengah Buka Seminar Penyusunan Kajian Akademik Perda Kompensasi Hasil Hutan di Nabire
“Menjadi provinsi yang masih baru, Papua Tengah memandang kegiatan ini sebagai langkah strategis. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur kualitas demokrasi, tetapi juga menjadi pijakan dalam menata serta merancang arah pembangunan politik daerah ke depan. Demokrasi yang sehat diyakini mampu melahirkan pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ukago menggarisbawahi bahwa keberhasilan pelaksanaan IDI sangat bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Mengingat Papua Tengah memiliki keberagaman sosial, budaya, dan tantangan geografis, dibutuhkan komitmen kuat agar demokrasi dapat berjalan seiring dengan percepatan pembangunan.
Hasil perhitungan IDI nantinya akan menjadi bahan evaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, acuan penyusunan kebijakan politik, sekaligus indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, Mathen Ukago meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas data dan akurasi informasi. Validitas data sangat krusial karena perhitungan IDI sangat bergantung pada kelengkapan narasi dan fakta di lapangan.
“IDI harus dijadikan alat untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Bukan sekadar angka, tetapi sebagai kompas pembangunan politik daerah. Hasilnya harus dapat dibaca, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan strategi perbaikan yang konsisten,” tegas Ukago.
Kegiatan sosialisasi ini juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), aparat keamanan, lembaga legislatif, serta organisasi masyarakat sipil, sebagai bagian dari upaya memastikan proses perhitungan IDI berjalan transparan, akurat, dan komprehensif. [*].
