Pemprov Papua Tengah Dorong Ormas Tertib Administrasi, Kesbangpol Diminta Perkuat Pembinaan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) meningkatkan ketertiban administrasi, pencatatan, dan pelaporan keberadaan organisasi guna memperkuat legalitas kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap organisasi memiliki tata kelola yang jelas, terdata dengan baik, serta mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga persatuan masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pencatatan serta Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah di Aula Guest House Nabire, Kamis (29/10/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, mengatakan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, Ormas juga merupakan mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan memperkuat kehidupan sosial.

“Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan Ormas bukan hanya sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan, menjaga persatuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Alanthino.

Menurutnya, pembangunan Papua Tengah membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan. Karena itu, setiap Ormas perlu membangun tata kelola organisasi yang baik, melengkapi administrasi, serta menjalankan aktivitas kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, pencatatan dan pelaporan keberadaan Ormas tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, ketersediaan data organisasi yang akurat dan terverifikasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta koordinasi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap organisasi masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan dan pelaporan keberadaan organisasi secara tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain mendorong tertib administrasi, Alanthino juga menekankan pentingnya keterlibatan Ormas dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah.

Ia mengatakan, perbedaan suku, budaya, agama, dan adat istiadat merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut, menurutnya, perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, saling menghormati, dan menjunjung tinggi persaudaraan.

“Saya mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan agar terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati perbedaan, serta menjadi pelopor dalam menjaga perdamaian dan persaudaraan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Alanthino juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam memperkuat keberadaan dan peran organisasi kemasyarakatan di Papua Tengah.

Pertama, seluruh Ormas diminta melengkapi administrasi organisasi serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan keberadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, Kesbangpol di tingkat provinsi maupun kabupaten diminta memperkuat koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan secara terarah dan berkelanjutan.

Ketiga, seluruh Ormas diharapkan mengambil bagian dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

Alanthino berharap kegiatan sosialisasi dan koordinasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan kepatuhan administrasi dan penguatan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kesamaan pemahaman dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan organisasi kemasyarakatan yang tertib, mandiri, dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Dengan tertibnya administrasi dan semakin kuatnya pembinaan, organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat menjalankan fungsi kelembagaannya secara lebih terarah serta memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan Papua Tengah. [*]