NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendidik Jenjang SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus, bertempat di Hotel Karya Papua, Nabire, Senin (10/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Kualitas Pendidikan Merata Melalui Pemenuhan Tenaga Pendidik yang Profesional” ini dibuka secara resmi oleh Fredy M. Edowai, S.E., M.DP, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Rapat akan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan unsur pendidikan dari kabupaten dan kota se-Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Fredy Edowai menegaskan bahwa pemenuhan tenaga pendidik merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah.
“Kita semua memahami bahwa tantangan dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik masih sangat nyata, terutama pada jenjang pendidikan khusus, SMA, dan SMK,” ujar Fredy.
Ia menjelaskan, pada jenjang SMA, dibutuhkan guru-guru yang tidak hanya kompeten di bidang akademik, tetapi juga mampu membimbing siswa menuju pendidikan tinggi dan karier yang berdaya saing. Sedangkan pada jenjang SMK, diperlukan tenaga pengajar kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri dan potensi lokal agar lulusan siap kerja serta mampu menciptakan lapangan usaha baru.
Sementara itu, untuk pendidikan khusus, Fredy menekankan pentingnya tenaga pendidik yang memiliki keahlian serta empati tinggi dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ketersediaan guru berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi “Papua Tengah Cerdas” yang berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar pertemuan administratif, melainkan forum strategis untuk memvalidasi data kebutuhan guru secara akurat, termasuk memetakan kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik di setiap kabupaten dan kota,” jelasnya.
Fredy berharap hasil Rakor ini dapat menjadi dasar yang valid dalam pengusulan formasi tenaga guru kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian PAN-RB, serta menghasilkan rencana aksi yang dapat diimplementasikan bersama pada tahun 2026 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Fredy juga menyampaikan apresiasi kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah yang telah merekrut tenaga kontrak baru untuk ditempatkan hingga ke tingkat distrik di delapan kabupaten.
“Walaupun jenjang SMA dan SMK merupakan kewenangan kabupaten, langkah Gubernur dalam menempatkan tenaga kontrak hingga ke distrik merupakan terobosan penting untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Fredy berharap forum ini dapat melahirkan sinergi konkret lintas kabupaten guna memastikan setiap anak di Papua Tengah memperoleh hak pendidikan tanpa terhambat oleh keterbatasan tenaga pendidik.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak Papua Tengah yang terabaikan hak pendidikannya hanya karena kekurangan guru,” pungkasnya. [*].
