Berita

Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Rencana Aksi Nasional HAM, Fokus pada Kelompok Rentan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Biro Hukum menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu, (30/4/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame.

Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa RANHAM merupakan pedoman penting dalam merancang program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Ia menyebutkan bahwa RANHAM menjadi acuan strategis bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“RANHAM sudah seharusnya memuat sasaran strategis yang menjadi pegangan dalam implementasi penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh tingkatan pemerintahan,” ujar Herman.

BACA JUGA : Pj Sekda Papua Tengah Sebut RPJMD Sebagai Proses Penentuan Kebijakan Masa Depan

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh pemerintah daerah. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan untuk mempersiapkan laporan aksi HAM, khususnya pelaporan B04, sesuai dengan format, lampiran, dan jadwal pelaporan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

RANHAM tahun 2021–2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, dan dijalankan oleh kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah. Dalam implementasinya, terdapat empat kelompok sasaran utama, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

BACA JUGA : Wagub Deinas Geley Mohon Percepatan Pembangunan Kantor Gubernur, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pelaksanaan RANHAM dikoordinasikan oleh Panitia Nasional yang terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Luar Negeri.

“Dengan adanya pedoman pelaporan aksi HAM ini, diharapkan efektivitas pelaporan dari pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan,” tutup Herman. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Bupati Dogiyai Resmi Lepas Korkab dan TFL BSPS 2026, 200 Rumah Swadaya Siap Dibangun di 8 Kampung

DOGIYAI, TOMEI.ID | Bupati Kabupaten Dogiyai, Yudas Tebai, secara resmi memimpin prosesi pelepasan personil teknis…

33 menit ago

Akselerasi BSPS 2026, Balai Perumahan Jayapura Perkuat Sinergi Strategis di Kabupaten Dogiyai

DOGIYAI, TOMEI.ID | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua melalui perwakilan Balai Perumahan Jayapura, resmi…

43 menit ago

Komnas HAM RI Bongkar 6 Kasus Pelanggaran HAM di Papua: Penembakan Warga Sipil, Konflik Tanah Adat, hingga 15 Korban Tewas di Puncak

JAKARTA, TOMEI.ID | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap enam kasus serius dugaan…

1 jam ago

Paripurna DPR Papua Pegunungan Resmi Dibuka, LKPJ Gubernur 2025 dan Propemperda 2026 Jadi Sorotan

WAMENA, TOMEI.ID | DPR Papua Pegunungan resmi membuka Rapat Paripurna dengan agenda strategis yakni penyerahan…

2 jam ago

Lima Kampung di Asotipo Pemerkan Hasil Pembangunan, Dana Desa Dievaluasi Terbuka

NABIRE, TOMEI.ID | Lima kepala kampung di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan komitmen transparansi dan…

2 jam ago

Anthonius Wetipo Nahkodai Golkar Jayawijaya 2026–2031, Tegaskan Siap Konsolidasi Total hingga Akar Rumput

WAMENA, TOMEI.ID | Anthonius Wetipo terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Jayawijaya periode…

3 jam ago