NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Asisten II Setda, Dr. H. Tumiran, resmi membuka Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kegiatan ini berlangsung di LPP RRI Nabire, Rabu (26/11/2025).
Sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis DPMPTSP dalam mendorong percepatan penerapan perizinan berbasis risiko melalui OSS RBA (Online Single Submission, Risk Based Approach).
Sistem ini merupakan amanat pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 6 Tahun 2021, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan perizinan di daerah.
Melalui OSS RBA, pemerintah menargetkan sinkronisasi seluruh layanan perizinan agar pelaku usaha dapat mengurus izin hingga menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Pendekatan berbasis risiko memungkinkan penilaian tingkat bahaya setiap jenis usaha sehingga proses perizinan menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Dr. H. Tumiran menegaskan bahwa transformasi perizinan digital memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi pelaku usaha di Papua Tengah.
“Dengan kemudahan, peluang terciptanya lapangan pekerjaan akan semakin terbuka, berdampak pada penurunan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Asisten II Setda Papua Tengah tersebut menyampaikan harapannya agar seluruh peserta sosialisasi memahami alur pengurusan izin melalui OSS RBA, sehingga kualitas pelayanan perizinan di Papua Tengah dapat meningkat dan berdampak positif terhadap iklim investasi.
DPMPTSP juga menekankan pentingnya penyampaian LKPM sebagai sumber data strategis bagi pemerintah untuk memantau perkembangan realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, serta berbagai kendala yang dihadapi investor. Informasi tersebut menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan arah kebijakan investasi di tingkat daerah.
Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi investasi di Provinsi Papua Tengah tercatat mencapai Rp21,43 triliun dari target Rp25,35 triliun. Sektor yang mendominasi meliputi pertambangan, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, serta transportasi.
Pemerintah berharap penerapan OSS RBA mampu memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat pembangunan Papua Tengah melalui terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. [*].
