NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, resmi meluncurkan rangkaian program besar di sektor pendidikan, Rabu (3/12/2025), di Ballroom Kantor Gubernur.
Launching ini menandai implementasi pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK, bantuan dana pengelola asrama berbasis keagamaan dan daerah 3T, serta penyerahan smartboard ke sekolah-sekolah.
baca juga: Gubernur Meki Nawipa Ingatkan ASN Papua Tengah Hindari Pelanggaran Kode Etik Perkawinan
Acara dihadiri pimpinan OPD, pengelola sekolah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Gubernur Meki Nawipa menegaskan komitmen pemerintah memastikan seluruh anak di Papua Tengah memperoleh pendidikan layak, merata, dan gratis.
“Harapan rakyat menjadi dasar kami mengambil kebijakan besar ini. Hari ini, implementasi dimulai satu per satu,” tegas Gubernur Nawipa.
baca juga: Pemprov Papua Tengah Sosialisasikan Forum Anak dan Bentuk Forum Anak Provinsi
Program pendidikan gratis 2025 telah menjangkau 26.217 siswa SMA dan SMK, dengan alokasi anggaran Rp 43,5 miliar untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional. Gubernur menekankan kepala dinas kabupaten wajib memastikan dana tersalurkan tepat sasaran.
Selain pendidikan gratis, Pemprov Papua Tengah menggelar 20 program prioritas yang mencakup sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa termasuk yang menempuh pendidikan di luar Papua, pembangunan sekolah unggulan seperti Mepamor Expo, dukungan asrama berbasis keagamaan dan wilayah 3T, serta pengadaan tenaga pendidik profesional (PPG).
Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program pendidikan tersebut mencapai lebih dari Rp 90 miliar.
baca juga: Pemprov Papua Tengah Siapkan OPD Khusus Perlindungan Anak, Sosialisasi Kode Etik ASN Digelar
Untuk transparansi, Pemprov meluncurkan Aplikasi Data Siswa OAP, yang memuat database siswa dari SD hingga SMA/SMK, rincian biaya per siswa, kebutuhan tiap sekolah, dan validitas penerima manfaat.
“Tanpa kejujuran, aplikasi ini tidak akan berjalan. Kita harus memastikan setiap data benar agar keadilan terjamin,” tegas Nawipa.
Guna memperkuat pelayanan pendidikan, 276 sarjana Papua direkrut melalui program APG (Aparat Penggerak Gizi/Pendidikan) dan ditempatkan di distrik-distrik, sekaligus mengurangi pengangguran sarjana.
Gubernur menekankan prinsip “No child never die: tidak ada anak yang tertinggal.” Pembangunan sekolah baru diprioritaskan di wilayah pedalaman seperti Mulia, Ilaga, Sugapa, Enarotali, Waghete, dan Kobakma, sehingga anak-anak tidak perlu jauh ke kota untuk bersekolah.
Selain pendidikan dasar dan menengah, Pemprov juga mendukung 5.261 mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk di luar Papua.
“Seandainya saya belajar dengan susah, apalagi anak-anak kita hari ini. Kita bertanggung jawab untuk membantu mereka,” tegas Nawipa.
Gubernur menyoroti bahwa kemajuan Papua Tengah memerlukan kolaborasi aktif dari pemerintah, gereja, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, dan keluarga.
“Satu-satunya pihak yang dapat menjaga keamanan adalah kita sendiri. Semua sudah dibantu pemerintah,” kata Nawipa.
Menutup sambutannya, Nawipa menekankan bahwa seluruh program pendidikan bukan sekadar proyek, melainkan fondasi keadilan sosial. Seluruh kebijakan akan diawasi secara transparan dan tidak boleh disalahgunakan. [*].
