Pemprov Papua Tengah Rekrut Petugas Lapangan, Percepat Verifikasi Data OAP di Delapan Kabupaten

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah akan merekrut petugas lapangan untuk mempercepat pendataan, verifikasi, dan validasi Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terukur dan tepat sasaran di delapan kabupaten.

Langkah tersebut ditempuh karena pemerintah daerah masih menghadapi persoalan ketersediaan data OAP yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih terukur, tepat sasaran, serta berpihak kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel Youw, mengatakan Gubernur Meki Frits Nawipa telah memerintahkan Biro Pemerintahan untuk menyiapkan rekrutmen petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan sekaligus memastikan kebenaran data OAP di tingkat masyarakat.

“Pemerintah kesulitan menentukan arah kebijakan yang terukur terhadap Orang Asli Papua karena belum memiliki data yang akurat. Oleh karena itu, Gubernur memerintahkan kepada Biro Pemerintahan untuk melakukan rekrutmen petugas lapangan untuk pendataan dan verifikasi data penduduk OAP,” kata Emanuel dalam siaran persnya di Nabire, Selasa (29/9/2026).

Menurut Emanuel, rekrutmen tersebut diarahkan untuk menghasilkan data OAP yang tidak berdasarkan perkiraan, tetapi melalui proses pendataan, verifikasi, dan validasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tujuan rekrutmen petugas ini supaya melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data OAP yang benar-benar akurat. Tidak kira-kira,” tegasnya.

Emanuel menjelaskan, selama ini ketidakakuratan data menjadi salah satu kendala pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang diperuntukkan bagi OAP. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program dan dukungan pemerintah yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat OAP.

“Selama ini menyulitkan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua. Banyak program untuk OAP, tapi datanya tidak akurat. Akibatnya bantuan salah sasaran,” ujarnya.

Karena itu, petugas yang nantinya direkrut dituntut bekerja secara bertanggung jawab, teliti, dan objektif dalam memastikan jumlah serta sebaran OAP di seluruh wilayah Papua Tengah.

Emanuel mengatakan pendataan tersebut akan mencakup delapan kabupaten, yakni Kabupaten Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika. Pendataan di seluruh wilayah tersebut diarahkan untuk menghasilkan gambaran OAP yang lebih terverifikasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

“Berapa OAP di Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika,” jelasnya.

Ia menegaskan, kebutuhan terhadap data OAP yang akurat berkaitan langsung dengan penyusunan berbagai kebijakan khusus pemerintah. Tanpa proses verifikasi dan validasi yang kuat, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam menentukan sasaran program, menyusun intervensi pembangunan, serta mengukur hasil kebijakan yang diperuntukkan bagi OAP.

Pentingnya pembenahan data OAP sebelumnya juga telah ditekankan Gubernur Meki Nawipa dalam forum pembangunan Papua Tengah. Pemerintah provinsi mendorong pendataan OAP secara by name by address agar kebijakan dan program dapat diarahkan kepada masyarakat yang tepat.

Emanuel berharap petugas yang nantinya terpilih tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi mampu bekerja secara profesional di lapangan dengan memperhatikan ketelitian data, kondisi masyarakat, serta sebaran penduduk OAP di setiap wilayah.

“Semua kebijakan khusus butuh data OAP yang akurat. Tanpa verifikasi dan validasi, pemerintah akan kesulitan dalam pengambilan kebijakan maupun dalam mengemas program untuk OAP,” tegas Emanuel.

Di sisi lain, rekrutmen petugas lapangan tersebut juga diharapkan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan untuk terlibat langsung dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi Orang Asli Papua (OAP).

Keterlibatan tenaga lokal dinilai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan daerah yang berbasis data.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap proses rekrutmen dan pendataan tersebut dapat menghasilkan basis data OAP yang lebih akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Data tersebut selanjutnya diharapkan menjadi salah satu pijakan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menetapkan sasaran program, menentukan prioritas pembangunan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bagi OAP di Papua Tengah. [*]