NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak sekaligus pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Papua Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSP3A) Papua Tengah, Roni Misikmbo, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap anak-anak di delapan kabupaten.
Pernyataan ini disampaikannya usai membuka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi hak anak di aula RRI Nabire, Rabu (3/12/2025).
Roni mengingatkan, kondisi anak-anak di Papua Tengah saat ini membutuhkan perhatian khusus, terutama dengan meningkatnya kasus sosial dan kriminalitas yang melibatkan anak.
“Bersama Kasbangpol dan OPD terkait, kami tengah membangun lembaga khusus untuk menangani masalah anak, khususnya kasus kriminal yang akhir-akhir ini meningkat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan permasalahan tersebut,” ujarnya tegas.
Roni juga menegaskan, pentingnya menghadirkan program literasi dan wadah kegiatan positif untuk mendukung tumbuh kembang, karakter, serta kemampuan regulasi diri anak-anak.
“Perlu ada kegiatan yang benar-benar menaungi anak-anak, baik untuk pelatihan perilaku maupun wadah bagi mereka untuk berhimpun. Ini menjadi perhatian besar pemerintah provinsi,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Papua Tengah menyiapkan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang rencananya mulai beroperasi di tengah tahun 2026.
OPD ini diproyeksikan berdiri terpisah dari Dinas Sosial, menandai perhatian pemerintah terhadap masa depan perempuan dan anak di Papua Tengah,” tegas Roni.
Roni optimistis, keberadaan OPD tersebut akan membuat penanganan permasalahan anak lebih terarah, maksimal, dan berkesinambungan.
Dengan langkah tersebut, anak-anak benar-benar mendapatkan prioritas perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” pungkasnya. [*].
