Pemprov Papua Tengah Subsidi Penerbangan ke Enam Wilayah Pedalaman, Mulai 24 Agustus

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meluncurkan program subsidi angkutan udara untuk membuka akses transportasi ke enam wilayah pedalaman. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan tingginya hambatan geografis yang selama ini memengaruhi mobilitas masyarakat sekaligus menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi.

Program tersebut diluncurkan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di Nabire.

Penerbangan subsidi merupakan kerja sama Pemprov Papua Tengah dengan PT AMA menggunakan pesawat Pilatus Porter PC-6. Layanan dijadwalkan mulai beroperasi pada 24 Agustus 2026 hingga akhir tahun.

Enam rute yang dilayani yakni Nabire–Ilaga (Puncak), Nabire–Mulia (Puncak Jaya), Nabire–Bilogai (Intan Jaya), Nabire–Enarotali (Paniai), Nabire–Moanemani (Dogiyai), dan Nabire–Waghete (Deiyai).

Frekuensi penerbangan pulang-pergi (PP) ditetapkan dua hingga tiga kali dalam sepekan, disesuaikan dengan masing-masing rute.

Gubernur Meki Nawipa mengatakan, subsidi penerbangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjamin pelayanan dasar sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat antarkabupaten.

“Pada hari ini, di HUT ke-81 negara ini, negara perlu hadir menjamin rakyatnya di atas tanah ini. Karena itu, melalui Pemerintah Provinsi Papua Tengah, gubernur dan wakil gubernur bersepakat memberikan subsidi penerbangan,” ujar Meki Nawipa.

Menurut Meki, pembangunan Papua Tengah tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di wilayah terpencil dapat menikmati akses transportasi dan pelayanan publik secara lebih setara.

Subsidi penerbangan dinilai penting karena kondisi geografis Papua Tengah membuat konektivitas darat antardaerah tidak selalu mudah. Dalam kondisi tersebut, transportasi udara menjadi salah satu jalur vital untuk memperpendek jarak dan mempercepat mobilitas masyarakat.

“Kita sudah membuat beberapa program di Provinsi Papua Tengah, salah satunya pendidikan gratis yang sudah berjalan dan mencakup 58 ribu anak sekolah. Selain itu, ada sekitar 6 ribu mahasiswa yang dibiayai langsung oleh pemerintah provinsi,” katanya.

Selain pendidikan gratis, Pemprov Papua Tengah membiayai sekitar 1.800 guru untuk memperoleh sertifikasi. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan pembiayaan bagi sekolah berasrama serta mahasiswa Papua Tengah yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Meki mengatakan berbagai program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan pelayanan antara masyarakat di pusat kabupaten dan warga yang berada di wilayah pedalaman.

Ia menegaskan, keterbatasan transportasi bukan hanya persoalan mobilitas, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap distribusi kebutuhan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan dan perputaran ekonomi di daerah.

“Launching kerja sama penerbangan ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kita ingin pelayanan bisa tembus sampai ke wilayah-wilayah pedalaman sehingga transportasi menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Menurut Meki, konektivitas udara yang lebih terbuka diharapkan mampu memperlancar pergerakan masyarakat sekaligus mendukung distribusi barang dan kebutuhan dasar ke wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan dalam sektor transportasi, tetapi juga mendorong aktivitas perdagangan dan ekonomi masyarakat serta mempercepat masyarakat memperoleh layanan pemerintah.

“Ini semua karena Tuhan dan juga karena negara memberikan perhatian serta kontribusi untuk membantu masyarakat supaya masyarakat Papua maju. Kita ingin mempermudah transportasi dari kabupaten ke kabupaten dan dari provinsi ke kabupaten,” katanya.

Pemprov Papua Tengah berharap masyarakat memanfaatkan layanan penerbangan subsidi tersebut secara optimal. Pemerintah juga menargetkan program ini mampu memperkuat konektivitas antardaerah dan memperluas jangkauan pelayanan publik.

Peluncuran subsidi penerbangan tersebut menjadi langkah strategis Pemprov Papua Tengah untuk mengurangi hambatan geografis dan keterisolasian wilayah. Pemerintah ingin memastikan akses transportasi tidak hanya dinikmati masyarakat di pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau warga hingga pedalaman.

Dengan dimulainya layanan pada 24 Agustus 2026, subsidi penerbangan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan yang menghubungkan masyarakat, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di enam wilayah Papua Tengah. [*].