NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan bahwa pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja harus berjalan seimbang antara perlindungan keanekaragaman hayati, pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, saat mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, dalam kegiatan Sosialisasi Taman Nasional Mamberamo Foja di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (20/10/2026).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Tumiran menekankan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya dari perspektif perlindungan alam. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan ruang hidup, kearifan lokal, serta kebutuhan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut.
“Konservasi dan pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” demikian pesan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang disampaikan melalui H. Tumiran.
Menurutnya, kawasan Mamberamo Foja memiliki nilai penting bagi Papua karena menyimpan kekayaan hutan, sungai, keanekaragaman hayati, serta ruang hidup masyarakat adat yang telah dijaga secara turun-temurun.
Karena itu, pengelolaan kawasan tersebut membutuhkan pemahaman bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Tumiran menyampaikan bahwa masyarakat adat harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan terkait pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja.
Dalam forum tersebut, Gubernur meminta agar pemerintah dan pihak terkait mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami kearifan lokal, serta mengidentifikasi ruang hidup dan wilayah yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat adat.
Hal itu mencakup tempat-tempat sakral, wilayah berkebun, kawasan berburu, serta sumber penghidupan yang selama ini dimanfaatkan dan dijaga oleh masyarakat setempat.
“Jangan sampai kita membuat kebijakan yang baik menurut kita, tetapi justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat di lapangan,” demikian pesan Nawipa dalam sambutan yang disampaikan Tumiran.
Ia menekankan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan perlu dibangun melalui dialog, penggunaan data yang akurat, dan pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar upaya konservasi tidak mengabaikan hak masyarakat adat maupun kebutuhan mereka untuk memperoleh pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.
Perubahan Status Kawasan Perlu Dipahami Bersama
Dalam sambutan itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyoroti perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional pada Oktober 2024.
Perubahan status tersebut membawa penyesuaian dalam pola pengelolaan kawasan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja ke depan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjut Tumiran, memandang pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai kebutuhan yang tetap harus diperhatikan.
Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan fungsi perlindungan kawasan, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah menginginkan pembangunan daerah berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan hutan dan perlindungan sumber air yang menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Papua Tengah.
Empat Agenda Kesepahaman Pengelolaan Kawasan
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbentuk kesepahaman bersama mengenai sejumlah agenda utama pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja.
Pertama, menyamakan pemahaman mengenai perubahan status kawasan dan arah pengelolaannya. Kedua, menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan fungsi perlindungan kawasan konservasi.
Ketiga, membangun komitmen bersama untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus melindungi ruang kelola tradisional masyarakat. Keempat, memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat didengar secara sungguh-sungguh dalam proses perencanaan maupun pengambilan kebijakan.
Tumiran juga menyampaikan bahwa arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan”.
Menurut pesan dalam Gubernur Meki, pembangunan saat ini harus mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Papua Tengah diharapkan terus berkembang, sementara kelestarian hutan dan sungai tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta hak-hak masyarakat adat dihormati.
Sosialisasi Diharapkan Berlanjut dengan Langkah Nyata
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai forum penyampaian informasi, tetapi dilanjutkan dengan koordinasi dan langkah konkret antarpemangku kepentingan.
Tumiran menyampaikan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat adat, kalangan akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja.
Dalam forum tersebut, Gubernur Meki Nawipa juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan, khususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua, serta pemerintah kabupaten, perangkat daerah, akademisi, tokoh adat, dan seluruh peserta yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan Sosialisasi Taman Nasional Mamberamo Foja di Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh H. Tumiran selaku perwakilan Gubernur Papua Tengah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam, kebutuhan pembangunan daerah, dan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari kehidupan di Tanah Papua. [*]
