JAYAPURA, TOMEI.ID | Dalam upaya memperkuat komitmen perlindungan sosial daerah dan memperluas kemitraan internasional strategis, Pemerintah Provinsi Papua menerima kunjungan kerja Kedutaan Besar (Kedubes) Kanada di Kantor Gubernur Papua, Rabu (11/2/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pemantauan capaian program serta pembahasan kelanjutan kerja sama di bidang perlindungan perempuan dan anak, termasuk pencegahan kekerasan seksual yang masih menjadi tantangan serius di Papua.
Second Secretary Political and Public Affairs, Foreign Policy and Diplomacy Services (FPDS), Embassy of Canada to Indonesia and Timor-Leste, Arielle Sobhani, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mengevaluasi implementasi program yang telah berjalan sekaligus merumuskan rencana penguatan kerja sama ke depan.
“Kedutaan Besar Kanada menaruh perhatian pada program perlindungan perempuan dan anak serta upaya pencegahan kekerasan seksual di Papua yang membutuhkan penguatan kebijakan dan dukungan berkelanjutan,” ujar Arielle Sobhani.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, menjelaskan bahwa dukungan Pemerintah Kanada terhadap Papua telah berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang, khususnya pada isu perlindungan perempuan dan anak yang masih menjadi tantangan serius di daerah tersebut.
Menurut Suzana D. Wanggai, program tersebut didanai oleh Pemerintah Kanada dan saat ini dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sebagai mitra pelaksana di lapangan melalui pendekatan berbasis komunitas dan pendampingan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna memastikan efektivitas serta keberlanjutan program secara terukur, akuntabel, dan selaras kebijakan nasional,” kata Suzana D. Wanggai.
Suzana D. Wanggai menambahkan bahwa hasil pembahasan bersama Pemerintah Kanada akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan kerangka hubungan bilateral Indonesia–Kanada serta memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kemitraan Indonesia dan Kanada yang telah terjalin lama, dengan fokus pada penguatan isu sosial dan kesehatan masyarakat, termasuk perlindungan kelompok rentan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. [*].
