NABIRE, TOMEI.ID | Kebijakan pendidikan gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memantik respons luas dari masyarakat. Mewakili ribuan warga asal Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya yang berdomisili di Puncak, Puncak Jaya, dan Nabire, perwakilan masyarakat secara resmi menyampaikan surat ucapan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, atas pembebasan biaya pendidikan mulai jenjang SMP, SMA/SMK hingga Perguruan Tinggi.
Surat bernomor 01/6/2026 itu dikirim sebagai bentuk apresiasi atas kebijakan yang dinilai menjawab salah satu persoalan paling mendasar di tengah masyarakat Papua Tengah, yakni tingginya beban biaya pendidikan yang selama ini menghambat anak-anak di wilayah pegunungan, lembah, dan pesisir untuk melanjutkan sekolah.
Dalam surat yang ditandatangani perwakilan masyarakat, Yeri Murib menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis tersebut dipandang sebagai “mujizat dan jawaban doa bertahun-tahun”. Selama ini, kata dia, banyak keluarga harus menanggung beban berat demi memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.
“Banyak keluarga terpaksa menjual tanah, ternak, atau hasil kebun hanya demi memenuhi kebutuhan sekolah anak. Tapi kini, situasi berubah total. Masyarakat mencatat tiga dampak nyata yang dirasakan langsung,” kata Yeri Murib dalam surat tersebut.
Menurut Yeri, dampak pertama yang dirasakan adalah hilangnya beban pengeluaran pendidikan yang selama ini menekan ekonomi keluarga. Orang tua kini merasa lebih tenang karena biaya sekolah yang sebelumnya menjadi persoalan utama telah dibebaskan. Dampak kedua, semangat belajar anak-anak disebut meningkat tajam di berbagai wilayah, mulai dari Bina, Sinak, Mulia, Ilaga hingga pelosok Nabire yang dihuni masyarakat dari sukunya. Sementara dampak ketiga adalah tumbuhnya keinginan yang semakin luas di kalangan anak-anak dan remaja untuk kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Tokoh masyarakat dan tokoh agama bersukacita melihat terbukanya jalan lahirnya generasi pemimpin, guru, tenaga kesehatan dan pendidik yang berilmu sekaligus takut akan Tuhan,” katanya.
Lebih dari sekadar program pemerintah, masyarakat menilai kebijakan pendidikan gratis ini sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua Tengah. Dengan mengutip Amsal 19:17, mereka menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap generasi muda Papua yang selama ini kerap tersandera keterbatasan biaya dan beratnya medan geografis.
Sebagai wujud tanggung jawab atas kebijakan itu, masyarakat menyampaikan tiga komitmen. Pertama, memastikan seluruh anak usia 12–25 tahun tetap bersekolah dan tidak tertinggal di rumah. Kedua, menjaga, merawat, dan melestarikan gedung sekolah, buku, serta seluruh fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Ketiga, mendoakan setiap hari agar Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan senantiasa sehat, panjang umur, serta diberi hikmat dalam memimpin Papua Tengah.
“Kebijakan ini adalah investasi sorga untuk selamatkan generasi Papua Tengah,” katanya.
Ucapan terima kasih masyarakat dari tiga kabupaten ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis mulai menunjukkan dampak konkret di tingkat akar rumput. Program yang ditopang anggaran pendidikan sebesar Rp77,851 miliar itu bukan hanya membuka akses sekolah bagi anak-anak Papua Tengah, tetapi juga memotong hambatan lama berupa biaya, jarak, dan keterisolasian wilayah yang selama ini membatasi lahirnya generasi Papua yang terdidik, sehat, dan berdaya saing. [*].
