NABIRE, TOMEI.ID | Rencana perpanjangan hak operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan Grasberg, Papua Tengah, memunculkan kontroversi publik yang mengundang sorotan tajam berbagai elemen masyarakat sipil dan kritik keras atas transparansi kebijakan
Hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyatakan keberatan dan mempertanyakan aspek prosedural, transparansi kebijakan, serta dampak sosial-ekologis yang dinilai belum terselesaikan secara komprehensif.
Informasi mengenai pembahasan keberlanjutan operasi PTFI mengemuka usai pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Amerika Serikat pada Minggu, (22/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, disebut terdapat agenda pembicaraan terkait kelanjutan operasional PTFI di tambang Grasberg yang dinilai sarat kepentingan strategis dan ekonomi global.
Direktur WALHI Papua, Maikel Peuki, menilai proses perpanjangan kontrak berpotensi mengabaikan prinsip partisipasi bermakna masyarakat adat yang wilayahnya terdampak langsung aktivitas pertambangan. Menurutnya, belum terlihat adanya mekanisme persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Setiap kebijakan yang menyangkut ruang hidup masyarakat adat wajib memastikan adanya persetujuan yang bebas, didahului informasi memadai, serta tanpa tekanan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
WALHI Papua juga menyoroti potensi eskalasi konflik sosial di wilayah sekitar tambang yang dihuni masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Organisasi tersebut menilai persoalan hak ulayat, distribusi manfaat ekonomi, serta dampak perubahan bentang alam belum diselesaikan secara tuntas.
Dari aspek lingkungan, WALHI kembali mengangkat isu pengelolaan limbah tailing yang disebut berdampak terhadap Daerah Aliran Sungai Ajikwa. Menurut organisasi tersebut, persoalan pencemaran, sedimentasi, dan penyempitan ruang hidup masyarakat lokal harus menjadi bagian evaluasi menyeluruh sebelum keputusan perpanjangan kontrak diambil.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa keberlanjutan operasi PTFI memiliki signifikansi strategis terhadap penerimaan negara, stabilitas investasi, dan keberlangsungan tenaga kerja nasional. Tambang Grasberg selama ini menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara melalui pajak, royalti, serta dividen.
WALHI Papua mendesak pemerintah membuka secara transparan dokumen dan substansi kesepakatan yang sedang dibahas. Selain itu, mereka meminta dilakukan audit sosial dan lingkungan independen sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel dan berbasis data.
Polemik ini kembali menempatkan tata kelola sumber daya alam Papua dalam sorotan nasional. Isu keseimbangan antara kepentingan ekonomi makro dan perlindungan hak masyarakat adat serta keberlanjutan ekologis menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. [*].
