JAYAPURA, TOMEI.ID | Organisasi Pemetaan Geografis Indonesia (PGI) Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemetaan wilayah dan pengembangan data spasial sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis informasi yang akurat dan terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua PGI Papua Tengah, Natalis Takimai, usai melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial (BIG), di Jayapura, Senin (23/2/2026).
Pertemuan itu sekaligus membahas percepatan proses deklarasi resmi PGI di tingkat provinsi guna memperkuat legitimasi dan struktur organisasi daerah yang kredibel dan akuntabel.
Menurut Natalis Takimai, kehadiran PGI Papua Tengah memiliki urgensi strategis, terutama dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data spasial valid dan terstandarisasi.
“Data spasial yang valid sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, pemetaan wilayah administrasi, hingga mitigasi bencana,” ujar Natalis Takimai kepada tomei.id, siang.
Natalis Takimai menegaskan, penguatan sistem informasi geospasial daerah juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam integrasi data geospasial yang dikoordinasikan oleh BIG.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis turut dibahas, di antaranya pembinaan organisasi oleh pengurus pusat PGI, penyusunan surat panggilan deklarasi resmi PGI Papua Tengah, serta rencana pelaksanaan musyawarah daerah sebagai langkah konsolidasi struktural.
Dalam waktu dekat, PGI Papua Tengah akan menerbitkan surat panggilan deklarasi dan menggelar musyawarah daerah guna memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas jejaring kerja sama lintas sektor.
Melalui musyawarah tersebut, PGI Papua Tengah menargetkan terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi geografi untuk menghadirkan sistem pemetaan yang transparan, akurat, dan berkelanjutan.
PGI Papua Tengah juga menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyediaan data dan informasi geografis yang profesional guna mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah secara terukur dan berbasis bukti. [*].
