DEIYAI, TOMEI.ID | Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, memimpin apel perdana Tahun 2026 bersama ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Senin (5/1/2026), di Kantor Bupati Deiyai.
Apel ini menjadi penegasan arah kebijakan pemerintahan daerah tahun 2026, yang berfokus pada pelayanan publik dan implementasi program langsung di lapangan.
Dalam amanatnya, Bupati Melkianus Mote menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun pelayanan langsung di lapangan, setelah sepanjang 2025 mempelajari sistem kerja dan pelayanan pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tahun 2026 ini merupakan tahun pelayanan di lapangan. Semua program harus dieksekusi langsung dan dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.
Untuk mendukung optimalisasi pelayanan, Bupati memerintahkan BKPSDM Kabupaten Deiyai agar segera memproses pelantikan pejabat eselon serta menuntaskan seluruh dokumen administrasi ASN yang memasuki masa pensiun maupun yang meninggal dunia.
“Saya minta BKPSDM fokus mengurus pelantikan eselon serta menyelesaikan hak-hak ASN yang sudah pensiun dan yang telah meninggal,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan penataan pegawai kontrak di setiap dinas, dengan pembatasan maksimal 10 orang per OPD, sementara kelebihan pegawai kontrak dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Terkait Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bupati menyampaikan akan dilakukan pelatihan semi militer. Anggota yang tidak mengikuti pelatihan atau tidak memenuhi kriteria akan dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat, Bupati menekankan agar seluruh bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat wajib terdata secara by name dan dikoordinasikan lintas dinas agar tepat sasaran.
“Penyaluran bantuan harus terkoordinasi dan berbasis data. Kita fokus per wilayah, seperti Debei Dalam dan Luar, Tigi Utara, Kibitamo, Damabagata, Kokobaya, Wamuya, Bomou, Butuma, Odiyatei, Kapiraya, hingga Bouwobado,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan, Bupati menegaskan pelayanan harus dimulai dari dasar. Ia meminta Dinas Pendidikan aktif memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di seluruh sekolah.
“Sekolah yang tidak menjalankan KBM akan saya tutup. Lebih baik sekolah sedikit tapi guru dan muridnya aktif, daripada banyak sekolah tapi KBM tidak jalan. Jangan bangun sekolah hanya untuk kejar dana BOS,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan komitmen menghidupkan PAUD di setiap kampung. Bagi kampung yang belum memiliki PAUD, kegiatan pendidikan usia dini akan difokuskan melalui sekolah Minggu di gereja.
Di bidang kesehatan, Bupati meminta Dinas Kesehatan memaksimalkan pelayanan di seluruh Puskesmas, mengaktifkan kembali kader kesehatan dan Posyandu di kampung-kampung, serta memastikan hak tenaga kesehatan terpenuhi.
“Saya minta tenaga kesehatan melapor langsung kepada Bupati jika ada pemotongan hak oleh kepala Puskesmas. Puskesmas harus dihidupkan,” ujarnya.
Menutup amanatnya, Bupati Melkianus Mote menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Deiyai.
“Generasi muda harus sehat dulu baru pintar. Karena itu, pendidikan dan kesehatan harus dimulai dari dasar,” pungkasnya. [*].
