JAKARTA, TOMEI.ID | Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan strategis kepada seluruh pimpinan daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan tiga pilar utama pembangunan: swasembada pangan, kemandirian energi, dan pengamanan kekayaan negara.
Akselerasi Pembangunan dan Pengamanan Aset
Presiden menegaskan bahwa Papua merupakan prioritas nasional dalam agenda pemerataan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang besar di Papua harus dilakukan secara berdaulat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pembangunan ekonomi tanpa pengamanan aset negara berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kerawanan sosial,” tegas Presiden Prabowo di depan 6 gubernur, 42 bupati/wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang hadir.
Dalam konteks ketahanan nasional, Presiden memproyeksikan Papua sebagai kawasan strategis pengembangan energi, baik melalui pengelolaan fosil yang bertanggung jawab maupun energi terbarukan. Presiden juga memberikan instruksi khusus agar setiap kabupaten mampu memproduksi pangannya sendiri.
“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” ujar Presiden, menekankan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat sentralistis, melainkan harus memperkuat kemandirian daerah.
Di luar sektor ekonomi, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan fasilitas publik. Fokus utama mencakup renovasi dan pembangunan sekolah umum maupun sekolah rakyat guna menjawab tantangan pendidikan.
Selain itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan rumah sakit serta peningkatan layanan kesehatan dasar, yang dibarengi dengan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal serta perbaikan konektivitas infrastruktur di seluruh wilayah Papua.
Presiden menutup pengarahannya dengan menekankan bahwa seluruh rencana pembangunan ini hanya bisa terwujud jika stabilitas keamanan terjamin. Keamanan dinilai sebagai prasyarat utama agar investasi, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan berkelanjutan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka Otonomi Khusus, demi memastikan kesejahteraan rakyat Papua tercapai secara terukur dan berkelanjutan. [*].
