JAKARTA,TOMEI.ID | Presiden Republik Indonesia, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI, menyampaikan laporan capaian pemerintahan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (15/8/2025).
Presiden mengingatkan kembali perjuangan bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, melalui perang fisik dan diplomasi hingga kedaulatan Indonesia diakui dunia pada 1949. Ia menekankan bahwa seluruh presiden pendahulu telah bekerja keras membangun bangsa: Presiden Sukarno mempertahankan keutuhan NKRI dan mengintegrasikan Irian Barat, Presiden Suharto memprioritaskan pembangunan ekonomi dan swasembada pangan, Presiden Habibie memperkenalkan teknologi tinggi pasca-krisis 1998, Presiden Abdurrahman Wahid menjaga kerukunan bangsa, Presiden Megawati memulihkan ekonomi dan menyelenggarakan Pemilu Presiden langsung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menstabilkan ekonomi pasca-krisis global, dan Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur strategis serta memulihkan perekonomian pasca-pandemi.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa cita-cita kemerdekaan adalah untuk merdeka dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Pemerintah fokus mengelola kekayaan alam agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Negara kita harus berdiri di atas kaki sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” tegasnya.
Presiden menyoroti keberhasilan pemerintah dalam 299 hari kepemimpinan, termasuk menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan kuartal kedua 2025 sebesar 5,12% dan realisasi investasi Rp942 triliun, yang berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 20 juta anak dan ibu hamil/menyusui, membentuk 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, dan memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan UMKM di desa-desa.
Untuk kedaulatan pangan, pemerintah membuka 2 juta hektar sawah baru di beberapa provinsi, meningkatkan intensifikasi produksi pangan, menyalurkan pupuk langsung ke petani, dan menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500/kg. Stok cadangan beras nasional kini lebih dari 4 juta ton, dan Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Pemerintah juga menegaskan pengawasan ketat untuk melindungi konsumen dari praktik penimbunan atau manipulasi harga.
Dalam sektor sosial, Presiden menjelaskan pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program sosial tepat sasaran, serta pembangunan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapat pendidikan berkualitas dan sarana belajar memadai.
Presiden menekankan bahwa semua langkah tersebut dijalankan berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1–4, menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan perekonomian nasional diselenggarakan secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
“Selama saya menjabat Presiden, pemerintah tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting harus berada di tangan negara atau BUMN/BUMD agar rakyat terlindungi,” tegasnya di depan anggota MPR, DPR, dan DPD.
Sidang Tahunan MPR RI ini menjadi momentum penting untuk menegaskan keberhasilan pemerintah, arah kebijakan pembangunan, dan pengelolaan ekonomi serta sosial yang berpihak pada rakyat, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. [*].
