NABIRE, TOMEI.ID | Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire memasuki fase krusial. Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Dapur Kalisusu 01, salah satu dapur penyedia MBG, menyusul insiden di SMP Negeri 4 Nabire.
Keputusan ini memaksa pemerintah daerah bergerak cepat agar ribuan siswa tidak kehilangan hak dasar mereka atas pangan bergizi, yang dijamin konstitusi negara dan wajib dipenuhi secara utuh.
Penghentian sementara tersebut diputuskan oleh BGN pusat dan disertai agenda pembinaan terhadap pengelola dapur. Meski bersifat administratif, dampaknya bersifat langsung terhadap ribuan peserta didik yang bergantung pada program MBG.
Koordinator Wilayah BGN Liga Kabupaten Nabire, Marsela Sherem, menegaskan bahwa penutupan dapur tidak boleh menjadi alasan terhentinya layanan kepada siswa, dalam kondisi apa pun sesuai mandat program nasional.
“Yang paling penting adalah memastikan siswa-siswi yang sebelumnya dilayani Dapur Kalisusu tetap menerima makanan bergizi. Untuk hari Senin, distribusi akan dialihkan dan diratakan ke dapur-dapur MBG lain yang masih beroperasi,” kata Marsela usai rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan MBG Kabupaten Nabire, Jumat (23/01/2026).
Marsela menjelaskan, penghentian operasional merupakan kewenangan BGN pusat dan saat ini masih disertai proses pembinaan. Di tingkat daerah, Satgas MBG Kabupaten Nabire turut melakukan evaluasi dan pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang.
Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan Dapur Kalisusu 01 dapat kembali beroperasi, menyusul proses evaluasi dan keputusan lanjutan dari pusat.
“Kami masih menunggu surat resmi pengaktifan kembali dari BGN pusat, sebagai dasar hukum dan administrasi pelaksanaan operasional selanjutnya,” ujarnya.
Marsela Sherem menegaskan, sanksi tidak berhenti pada pembinaan. Jika pelanggaran kembali terjadi, penutupan permanen menjadi opsi terakhir, sesuai ketentuan dan standar pengawasan program nasional MBG.
“Ini bukan soal dapur semata. Ini soal keselamatan anak dan pemenuhan hak dasar mereka, yang wajib dilindungi negara secara penuh dan berkelanjutan,” tegas Marsela.
Kepala Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nadan Situmorang, menyebut insiden di Nabire sebagai peringatan serius bagi seluruh pelaksanaan MBG di wilayah Papua Tengah.
“Surat penghentian sementara sudah dikeluarkan oleh BGN. Saat ini kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur-dapur MBG lainnya sambil menunggu arahan lanjutan,” ujar Nadan.
Menurutnya, kasus Nabire berpotensi menjadi tolok ukur bagi enam kabupaten lain di Papua Tengah yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya yang tengah bersiap menjalankan program MBG. Dengan kata lain, kegagalan di satu titik dapat berdampak pada desain pengawasan di wilayah lain.
Nadan mengakui bahwa secara umum respons pemerintah daerah dan masyarakat terhadap program MBG cukup positif, dengan tingkat penerimaan mencapai sekitar 70 persen. Namun dinamika di Nabire menunjukkan persoalan klasik program nasional: percepatan kebijakan yang belum sepenuhnya ditopang kesiapan teknis di lapangan.
Ketika satu dapur bermasalah, negara dituntut hadir secara cepat, tegas, dan terukur, bukan sekadar reaktif agar anak-anak tidak menjadi korban dari sistem yang belum sepenuhnya matang.
“MBG adalah hak anak Indonesia. Dan negara tidak boleh gagal memenuhinya, dalam kondisi apa pun, tanpa alasan teknis dan administratif lainnya,” tegasnya anadan. [*].
