NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menjadikan sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan Papua Tengah, mulai dari tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), rendahnya angka partisipasi pendidikan, hingga ketimpangan akses layanan pendidikan di wilayah konflik dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, jumlah anak tidak sekolah yang pada kondisi awal tercatat mencapai 205.763 anak, berhasil ditekan menjadi 139.593 anak pada tahun 2025. Penurunan ini dicapai melalui implementasi sejumlah program prioritas yang terintegrasi, antara lain pendidikan sekolah gratis, pendidikan berpola asrama, Sekolah Sepanjang Hari (SSH), penempatan Tenaga MAPEGA, serta penguatan sistem pendataan pendidikan berbasis kampung.
Program pendidikan sekolah gratis menjadi salah satu kebijakan strategis yang menyasar seluruh SMA dan SMK negeri maupun swasta di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp43.568.100.000 untuk menanggung komponen pembiayaan yang selama ini dibebankan kepada orang tua siswa, termasuk dana komite, gaji guru honorer dan guru sekolah swasta, kegiatan pengembangan peserta didik, serta biaya personal siswa.
baca juga: Lembaga Mitra Pendidikan Perkuat Program Strategis Dinas Pendidikan Papua Tengah Tahun 2025
Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP ke SMA/SMK, mahalnya biaya pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada kelompok rentan. Program ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata.
Secara keseluruhan, program sekolah gratis mencakup 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta di delapan kabupaten Papua Tengah, dengan sasaran siswa dari keluarga ekonomi lemah, anak yatim piatu, anak berkebutuhan khusus, serta siswa dari daerah konflik seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Selain pendidikan gratis, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memperkuat pendidikan berpola asrama sebagai solusi bagi anak-anak dari wilayah terpencil dan rawan konflik. Salah satu program utama adalah MEEPAGO Boarding School, sekolah terpadu yang memberikan pendidikan gratis bagi anak asli Papua Tengah dari keluarga miskin, yatim piatu, dan siswa berprestasi.
MEEPAGO Boarding School dirancang sebagai pusat penyiapan sumber daya manusia Papua Tengah ke depan, dengan sistem seleksi yang mewakili delapan kabupaten. Di samping itu, pemerintah juga memperkuat 15 asrama milik lembaga keagamaan di Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Intan Jaya, dan Dogiyai.
Total siswa penerima manfaat dari program asrama mencapai 903 anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,03 miliar. Program ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pendidikan siswa, sekaligus membentuk karakter, disiplin, dan kemandirian sejak dini.
Untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif, Pemprov Papua Tengah menjalankan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di 10 sekolah dasar pada delapan kabupaten. Program ini menjadi alternatif pendidikan selain asrama, dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pembelajaran akademik, penguatan karakter, gizi, serta pengembangan minat dan bakat siswa.
SSH menekankan penguatan enam literasi dasar, yakni membaca-menulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan kewargaan. Selain itu, siswa juga dibekali kegiatan olahraga, seni budaya, berkebun, serta pembelajaran berbasis alam dan konteks lokal.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mendongkrak angka partisipasi pendidikan, serta memperbaiki capaian literasi dan numerasi siswa di wilayah kampung.
Dalam rangka pemerataan layanan pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menempatkan 276 guru Tenaga MAPEGA pada 138 distrik di delapan kabupaten. Tenaga MAPEGA dikontrak selama Oktober–Desember 2025 dengan gaji Rp5 juta per bulan, dan akan dievaluasi untuk perpanjangan kontrak.
Selain mengajar, Tenaga MAPEGA juga bertugas sebagai mobile teacher, pendata anak usia sekolah, verifikator data Dapodik, pengawas pengelolaan BOSDA, serta fasilitator pembelajaran di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik.
Upaya peningkatan kualitas pembelajaran juga dilakukan melalui bantuan 150 unit Smart Board yang disalurkan ke satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bantuan ini diharapkan mendukung pembelajaran interaktif dan adaptif, khususnya di sekolah-sekolah yang mulai terjangkau akses listrik dan internet.
Di sisi lain, Pemprov Papua Tengah telah meluncurkan Aplikasi SIMAPTENG pada 17 Agustus 2025 sebagai sistem pendataan siswa Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP, termasuk anak usia sekolah yang belum terdaftar di Dapodik. Sistem ini menjadi dasar perumusan kebijakan afirmatif pendidikan berbasis kampung dan distrik.
Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah daerah menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada sekitar 5.216 mahasiswa di 25 perguruan tinggi. Program ini bertujuan menekan angka putus kuliah, meningkatkan kelulusan tepat waktu, serta menyiapkan generasi profesional lokal Papua Tengah.
Sementara itu, peningkatan kualitas pendidik dilakukan melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diikuti 792 guru, termasuk pendampingan khusus bagi guru di daerah dengan keterbatasan akses internet.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa seluruh program prioritas pendidikan ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun manusia Papua Tengah yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Kebijakan pendidikan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan sistem, data, dan kualitas sumber daya manusia.
Dengan pendekatan afirmatif, berbasis data, dan menjangkau hingga tingkat kampung, Pemprov Papua Tengah menargetkan terwujudnya pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sebagai fondasi menuju Papua Tengah Terang. [*].
