NABIRE, TOMEI.ID | Menindaklanjuti dinamika keamanan di wilayah perbatasan, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menginstruksikan langkah akselerasi penanganan konflik sosial di Distrik Kapiraya demi menjamin stabilitas wilayah serta supremasi hukum yang berkelanjutan.
Gubernur memerintahkan Bupati Deiyai, Mimika, dan Dogiyai untuk segera memobilisasi Tim Harmonisasi guna meredam ketegangan antar-kelompok masyarakat di wilayah tersebut melalui pendekatan preventif yang terukur, sistematis, dan solutif.
Instruksi strategis ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele. Pertemuan tersebut menjadi forum konsolidasi penting yang melibatkan stakeholder lintas sektor, baik secara luring maupun daring.
“Senin (23/2/2026), seluruh tim yang telah diinstitusikan wajib melakukan konvergensi di Timika. Koordinasi ini krusial sebelum tim terjun langsung melakukan intervensi lapangan di Kapiraya,” tegas Gubernur Meki Nawipa.
baca juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Meki Nawipa Bedah Arah Masa Depan Papua Tengah Bersama Andy Noya
Sesuai arahan Gubernur, Bupati Mimika Johannes Rettob akan bertindak sebagai fasilitator pertemuan awal di Timika. Agenda utama adalah penyelarasan persepsi dan sinkronisasi langkah mediasi antara Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, serta jajaran teknis dari Kesbangpol, MRP, dan DPR Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi berkomitmen memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan logistik. Guna menjamin kelancaran mobilisasi melalui jalur udara dan laut, Sekretaris Daerah akan menerbitkan surat dukungan akses penerbangan menuju titik lokasi konflik.
baca juga: Setahun Meki–Deinas: Membedah Realisasi Papua Tengah di Meja Uji Andy Noya
Gubernur Meki Nawipa menekankan bahwa penyelesaian sengketa ini harus berpijak pada perspektif kearifan lokal melalui penetapan tapal batas adat. Menurutnya, kepastian hukum adat merupakan prasyarat utama dalam mencapai rekonsiliasi yang permanen dan berkeadilan.
“Penyelesaian sengketa wilayah tidak boleh bersifat unilateral. Instrumen utamanya adalah legitimasi tapal batas adat yang diakui oleh komunitas setempat, guna menghadirkan kepastian hukum dan stabilitas geopolitik lokal yang absolut,” ujarnya.
Dalam proses ini, pemerintah menekankan pentingnya pelibatan tokoh-tokoh genealogis asli Kapiraya, baik dari komunitas Kamoro maupun masyarakat Mee. Gubernur secara tegas melarang adanya intervensi dari pihak luar yang tidak memiliki relasi historis dengan hak ulayat di wilayah tersebut guna mencegah distorsi informasi.
Lebih lanjut, Meki Nawipa menggarisbawahi bahwa posisi pemerintah daerah adalah sebagai mediator netral. Pemerintah bertugas menciptakan ruang dialog, sementara keputusan substantif terkait batas ulayat tetap menjadi hak prerogatif masyarakat adat.
“Pemerintah mengedepankan fungsi fasilitasi. Fokus kita adalah memastikan masyarakat mencapai konsensus mengenai tapal batas adat sebagai landasan pakta perdamaian,” tambah Gubernur.
Langkah responsif ini diharapkan menjadi preseden dalam tata kelola konflik perbatasan di Papua Tengah, melalui pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi birokrasi dengan kekuatan hukum adat demi mewujudkan stabilitas keamanan wilayah yang berkelanjutan. [*].
