JAYAPURA, TOMEI.ID | Dalam refleksi kritis dan evaluatif kebijakan publik nasional, yang menyentuh kepentingan rakyat luas, Journalist Network menggelar diskusi khusus dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Senin (9/2/2026) kemarin.
Kegiatan berlangsung di Pondok Skyper, Skyland, Abepura, Kota Jayapura, mulai pukul 13.00 WIT, dengan tema “MBG: Titik atau Koma?”, yang memantik perdebatan serius soal keberlanjutan program nasional.
Diskusi menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah berjalan sejak awal 2025. Program ini ditujukan untuk memenuhi hak pangan bergizi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah dari TK hingga SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui.
baca juga: HPN 2026, Komnas HAM Papua Kritik Pelaksanaan MBG: Libatkan OAP dan Benahi Perencanaan
Hadir sebagai narasumber, Imam Khoiri, Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura; Hesty Imelda Kere, Ketua Yayasan Teker Harapan Papua sekaligus pengelola dapur mandiri MBG di Sentani; serta Frits Ramandey, Ketua Komnas HAM Papua.
Dalam pemaparannya, Frits Ramandey menilai MBG sebagai program strategis karena mengadopsi model pemenuhan hak pangan dari berbagai negara. Menurut Ramandey, pelaksanaan MBG masih dalam tahap uji coba, khususnya di wilayah perkotaan, sehingga membutuhkan penyesuaian berkelanjutan.
“Program ini berdampak positif dengan membuka lapangan kerja, menyerap hasil pangan lokal, dan mendorong partisipasi berbagai pihak di daerah, serta memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis komunitas lokal,” jelas Ramandey.
Namun, Ramandey juga menyoroti tantangan yang muncul, termasuk pemotongan anggaran kementerian, beban tambahan bagi guru, serta risiko keracunan makanan akibat keterbatasan tenaga profesional, yang memerlukan pengawasan ketat dan terukur.
Ramandey menambahkan, di Papua program MBG masih menghadapi resistensi karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini memunculkan kecurigaan di kalangan orang tua dan siswa, serta memperlemah tingkat kepercayaan publik terhadap program.
“MBG ini baik, tetapi harus terus dievaluasi agar dampaknya optimal, terukur, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan di Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Hesty Imelda Kere menyambut positif kehadiran MBG sebagai langkah konkret intervensi sosial pemerintah pusat. Menurut Hesty, program ini membuka peluang besar bagi kebangkitan ekonomi lokal, khususnya di sektor ketahanan pangan.
“Saya senang dapat melayani sekolah-sekolah di wilayah pesisir danau tempat kami berada, karena manfaatnya langsung dirasakan anak-anak setempat,” ungkap Hesty Imelda Kere.
Hesty menekankan pentingnya evaluasi dapur yang tidak layak, keterlibatan masyarakat adat, dan pemanfaatan pangan lokal sebagai prioritas utama program, agar tidak menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi legislatif, Imam Khoiri menegaskan bahwa MBG patut disyukuri karena sejak 2025 berjalan tanpa menimbulkan kasus luar biasa, serta tetap terkendali dalam pengawasan pemerintah daerah setempat.
“Program makan bergizi gratis berjalan relatif baik dan harus dilanjutkan, dengan penguatan sistem kontrol dan transparansi anggaran publik,” kata Imam.
Imam Khoiri menambahkan, peserta didik merasakan manfaat langsung berupa asupan gizi seimbang, sementara orang tua mendapat keringanan beban ekonomi, yang selama ini menjadi tekanan sosial keluarga rentan.
Meski demikian, Imam Khoiri mengingatkan perlunya evaluasi berkelanjutan, terutama terkait sosialisasi, resistensi di daerah, dan penyesuaian anggaran yang memengaruhi program lain di Papua, agar tidak menimbulkan ketimpangan kebijakan pembangunan daerah.
Diskusi Journalist Network diharapkan menjadi ruang refleksi dan masukan bagi para pemangku kepentingan. Program MBG diharapkan tidak berhenti sebagai “titik”, melainkan menjadi “koma” bagi perbaikan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi muda di Tanah Papua. [*].
