DEIYAI, TOMEI.ID | Dalam keputusan strategis yang bersifat mengikat dan segera dilaksanakan, Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, secara resmi menetapkan pembagian gedung perkantoran baru bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Papua Tengah.
Instruksi tersebut merupakan bagian dari langkah strategis penataan ulang sistem perkantoran guna memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan serta memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal, tertib, dan profesional.
Adapun pembagian gedung yang telah ditetapkan mencakup penempatan Dinas BPBD di kantor berwarna merah yang berada di sebelah Kantor BPBD. Sementara itu, Dinas Sosial menempati gedung baru berwarna putih dengan atap hijau yang terletak di belakang Kantor BPBD baru.
Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan menempati kantor baru yang berada di depan Dinas BPBD. Di sisi lain, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menempati gedung baru yang berlokasi di belakang Polres Deiyai sebagai bagian dari penataan ulang kawasan perkantoran pemerintah daerah.
Adapun Dinas Perpustakaan menempati bekas kantor Dinas Satpol PP, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ditempatkan di gedung baru dua lantai berwarna putih yang berada di belakang Dinas Pendidikan. Penataan ini dilakukan untuk memastikan distribusi ruang kerja antar-OPD berjalan tertib, terstruktur, dan sesuai kebutuhan fungsional masing-masing perangkat daerah.
Bupati Melkianus Mote menegaskan bahwa proses pemindahan tidak boleh mengalami penundaan, mengingat keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan tanpa hambatan administratif maupun teknis.
“Penataan ini merupakan bagian dari proyek pembangunan 11 unit gedung perkantoran yang dimulai sejak pertengahan 2025. Hingga saat ini, lima gedung telah rampung dan mulai difungsikan, sementara enam unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian konstruksi,” ujar Melkias.
Dalam apel gabungan yang digelar sebelumnya, Bupati juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan penataan ruang kerja, arsip, serta lingkungan halaman kantor dilakukan secara sistematis dan representatif. Penataan tersebut dinilai sebagai bagian dari reformasi internal birokrasi yang menuntut kedisiplinan, kerapian, serta peningkatan etos kerja aparatur.
Langkah konsolidasi infrastruktur pemerintahan ini diharapkan tidak hanya memperkuat aspek fisik kelembagaan, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara menuju pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Deiyai. [*].
