NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi dokumen dan daftar program, tetapi setiap kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata hingga ke distrik dan kampung di seluruh Provinsi Papua Tengah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui Staf Ahli III Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire, Rabu (11/11/2026).
“Setiap program pembangunan harus berjalan selaras, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ukkas.
Ia menekankan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten harus diperkuat agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Ukkas, sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih menghadapi tantangan kompleks. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi dan pemerataan pembangunan sampai ke distrik dan kampung.
Untuk menjawab tantangan tersebut, perencanaan tidak cukup hanya menyusun program, tetapi harus berbasis kondisi lapangan dan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah.
Salah satu perhatian utama dalam Rakortek ini adalah kualitas data pembangunan. Data yang akurat menjadi dasar penting agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran. Selain itu, Pemprov juga menekankan tiga hal strategis, yakni memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Pemprov Papua Tengah juga menekankan optimalisasi dana Otonomi Khusus agar manfaatnya benar-benar dirasakan Orang Asli Papua. Ukuran keberhasilan pembangunan, kata Ukkas, tidak diukur dari banyaknya program atau besarnya serapan anggaran, melainkan dari seberapa besar program tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat.
Melalui Rakortek ini, pemerintah berharap dapat merumuskan langkah strategis dan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Papua Tengah.
Ukkas mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kendala, bertukar informasi, dan mencari solusi bersama guna mempercepat pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak agar meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya terlihat bagus dalam dokumen perencanaan, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. [*].
