Ribuan Massa Gelar Aksi Damai Tolak Eksploitasi Blok Wabu di Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Petisi Rakyat Papua (PRP) turun ke jalan, di Nabire, Kamis (17/07/2025), untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksploitasi tambang emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hari ini berlangsung di sejumlah titik strategis Kota Nabire dan menjadi simbol perlawanan masyarakat adat Papua terhadap ekspansi industri ekstraktif yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam hak hidup masyarakat adat.

baca juga : Mahasiswa Intan Jaya Bakal Beraksi di Nabire Tolak Eksploitasi Blok Wabu

Sejak pukul 08.00 WIT, massa mulai bergerak dari titik-titik kumpul di SP1, Jepara 2, Pasar Karang, dan RSUD Siriwini. Aparat gabungan TNI dan Polri, lengkap dengan persenjataan, telah siaga lebih awal di lokasi-lokasi tersebut. Pengamanan juga difokuskan di area-area vital seperti kawasan Hotel Adamant, depan RSUD Siriwini, dan sekitar Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM).

Di beberapa titik seperti Jepara 2 dan depan Gereja Katolik Paroki Kristus Sahabat Kita (KSK) bukit Meriam, Siriwini, aparat sempat menahan pergerakan massa dan menawarkan pengangkutan menggunakan truk. Namun, massa menolak dengan tegas, menyatakan bahwa mereka ingin berjalan kaki sebagai simbol perjuangan dalam menyuarakan aspirasi mereka di kantor DPR Papua Tengah.

Salah satu orator dari Jepara 2 menyampaikan dengan lantang, “Blok Wabu itu saya. Nyawa saya. Hidup saya. Dan juga paru-paru dunia.” Orasi-orasi semacam ini terus bergema selama negosiasi berlangsung antara koordinator aksi dan aparat keamanan.

baca juga : FKMI Nabire Tolak Pemekaran DOB di Intan Jaya

Sekitar pukul 12.15 WIT, massa dari Jepara 2 akhirnya diangkut dengan lima truk polisi untuk bergabung dengan massa SP1 yang telah tiba lebih dahulu di Pasar Karang. Massa gabungan ini kemudian melakukan long march melalui Bukit Meriam, dikawal ketat aparat, menuju kantor DPR Papua Tengah yang berada di area bekas Bandara Lama Nabire.

Di titik Siriwini, massa masih tertahan akibat blokade aparat. Namun orasi tetap dilanjutkan secara bergilir, dan negosiasi terus dilakukan oleh koordinator lapangan.

Setibanya di halaman kantor DPR Papua Tengah, massa membentangkan spanduk besar bertuliskan: “Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Menolak Investasi Eksploitasi Blok Wabu Intan Jaya”, dan melanjutkan orasi menuntut penghentian eksploitasi Blok Wabu.

Antonia Belau, perempuan adat dari Wandoga, menyuarakan perlawanan dengan nada emosional. “Saya adalah perempuan Wandoga. Blok Wabu adalah saya. Maka sebagai pemilik tanah, saya tolak rencana eksploitasi emas di Blok Wabu. Hutan kami adalah paru-paru dunia, rumah kami, kebun kami. Jika kamu eksploitasi gunung itu, kamu mau kami tersingkir ke mana?”

Yupiter Ugipa, tokoh muda lainnya, menambahkan, “Dari sejarah tambang-tambang sebelumnya di Papua, kita belajar: alam rusak, rakyat tersingkir. Kalau tambang Blok Wabu beroperasi, kami masyarakat adat akan menjadi tamu di atas tanah kami sendiri.”

Hingga akhirnya, sore harinya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua Tengah menerima 15 orang perwakilan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Petisi Rakyat Papua Tolak Blok Wabu Intan Jaya. Perwakilan tersebut diizinkan masuk ke dalam ruang rapat DPRP untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang dijadwalkan menerima laporan dan tuntutan resmi dari peserta aksi. Dalam forum itu, para perwakilan kembali menegaskan bahwa rencana pertambangan di Blok Wabu harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis, sosial, dan budaya masyarakat adat Papua.

Massa menuntut pemerintah pusat dan daerah segera mencabut rencana eksploitasi tambang emas Blok Wabu dan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta kelestarian alam Papua. Mereka menilai proyek pertambangan ini tidak hanya mengancam ruang hidup dan budaya masyarakat adat, tetapi juga mempercepat krisis ekologis di wilayah Pegunungan Tengah.

Hingga berita ini diturunkan, ribuan massa masih bertahan di halaman kantor DPR Papua Tengah, melanjutkan orasi secara bergantian sambil menunggu hasil pertemuan antara perwakilan mereka, DPRP, dan Gubernur Papua Tengah. [*]