Sah! Gubernur Meki Nawipa Tetapkan Program Pendidikan Sekolah Gratis di Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa, resmi menetapkan Program Pendidikan Sekolah Gratis bagi ratusan satuan pendidikan menengah dan lembaga pendukung pendidikan di delapan kabupaten di seluruh wilayah Papua Tengah, sebagai prioritas kebijakan pembangunan sumber daya.

Program ini menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak Papua Tengah, khususnya di wilayah terpencil dan berkondisi geografis menantang.

baca juga: DP3AKB Jadi Pilar Perlindungan Kelompok Rentan, Herman Kayame Tekankan Peran Strategis Dukung Visi Papua Tengah Emas

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/259 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Gratis di Wilayah Provinsi Papua Tengah, yang menjadi dasar hukum penyaluran bantuan pendidikan bagi SMA, SMK, SLB, serta sekolah berpola asrama.

baca juga: DP3AKB Papua Tengah Gelar Ibadah Syukur Tempati Kantor Baru, Tegaskan Peran Strategis Pembangunan Keluarga

Berdasarkan lampiran keputusan gubernur tersebut, program pendidikan gratis mencakup satuan pendidikan negeri dan swasta yang tersebar di Kabupaten Nabire, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, dengan besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah peserta didik serta karakteristik masing-masing satuan pendidikan.

Kabupaten Nabire

Di Kabupaten Nabire, alokasi bantuan terbesar diberikan kepada sekolah menengah negeri dengan jumlah peserta didik tinggi. SMA Negeri 1 Nabire tercatat menerima bantuan sebesar Rp1.589.900.000 untuk 1.223 siswa, disusul SMA Negeri 3 Nabire sebesar Rp1.346.800.000 untuk 1.036 siswa.

Pada sektor kejuruan, SMK Negeri 2 Teknologi dan Rekayasa Nabire mengelola dana Rp1.647.000.000 untuk 915 siswa. Sementara sekolah swasta seperti SMA YPK Tabernakel Nabire menerima bantuan sebesar Rp834.000.000 untuk 556 siswa.

Kabupaten Mimika

Di Kabupaten Mimika, program ini menyasar sekolah menengah dan kejuruan dengan jumlah siswa besar. SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Mimika menerima bantuan Rp1.435.200.000 untuk 1.196 siswa, sedangkan SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial memperoleh Rp1.137.600.000 untuk 948 siswa.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana bagi fasilitas pendidikan berpola asrama, termasuk Asrama Katolik Bintang Kejora sebesar Rp980.000.000.

Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai

Di Kabupaten Dogiyai, SMAN 2 Dogiyai menerima alokasi Rp894.600.000 untuk 497 siswa, sementara SMKS YPPGI Jeheskiel Dumapa Idakebo memperoleh Rp680.000.000.

Kabupaten Deiyai mencatat sekolah dengan jumlah peserta didik besar seperti SMA Negeri 1 Deiyai dengan 649 siswa dan total dana Rp1.168.200.000.

Di Kabupaten Paniai, SMA Negeri 1 Paniai menerima Rp1.405.800.000 untuk 781 siswa, sedangkan SMKS Yamewa Agribisnis dan Agroteknologi memperoleh Rp1.195.000.000.

Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya

Di wilayah pegunungan, program ini juga menyasar sekolah dan asrama. SMA Negeri 1 Sugapa di Kabupaten Intan Jaya menerima bantuan Rp234.000.000, sementara Asrama ST. Missael Bilogai memperoleh Rp1.020.000.000.

Di Kabupaten Puncak, SMA YPPGI Sinak menerima Rp354.000.000, dan di Kabupaten Puncak Jaya, SMAN 1 Mulia memperoleh Rp806.400.000.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa Program Pendidikan Sekolah Gratis merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah pegunungan, pesisir, dan pedalaman.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan kehadiran negara secara nyata dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi setiap anak Papua Tengah tanpa hambatan biaya.

Selanjutnya, Gubernur Meki Nawipa mengarahkan seluruh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan penerima manfaat, agar melaksanakan program tersebut secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Pengelolaan dana pendidikan gratis ditekankan harus berdampak langsung pada peningkatan mutu proses belajar-mengajar, keberlanjutan operasional sekolah, serta percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua Tengah yang unggul, mandiri, dan berdaya saing. [*].