Berita

Satgas Damai Cartenz Amankan 11 Pemuda di Dekai, 7 Diantaranya Pelajar SD-SMA; LBH Papua Desak Transparansi

DEKAI, TOMEI.ID | Penangkapan 11 pemuda dan pelajar oleh tim gabungan Satgas Damai Cartenz dan TNI-Polri di Kompleks Kali Biru, Kota Dekai, Jumat (21/2/2026), memicu reaksi keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.

Tindakan tersebut disoroti karena mayoritas yang diamankan masih berstatus anak di bawah umur, pelajar aktif, serta membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan keberlanjutan pendidikan.

baca juga: Keluarga Pertanyakan Legalitas Penangkapan Ketua KNPB Yahukimo dan Sejumlah Warga di Dekai

Operasi yang berlangsung sekitar pukul 06.00 WIT di kediaman warga bernama Bapak Wan tersebut dilakukan dengan pengepungan mendadak. Berdasarkan data yang dihimpun, dari 11 orang yang dibawa ke Polres Yahukimo, tujuh di antaranya adalah pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA.

LBH Papua Soroti Prosedur Perlindungan Anak

LBH Papua menekankan bahwa keterlibatan anak dalam proses hukum menuntut penanganan ekstra khusus sesuai mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Aparat wajib menjelaskan dasar hukum penangkapan ini. Mengingat mayoritas adalah pelajar, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dikedepankan. Mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum dan orang tua sejak saat pertama diamankan,” tegas pihak LBH Papua dalam keterangannya.

Selain mengamankan warga, aparat juga menyita berbagai aset rumah tangga, mulai dari telepon genggam, sepeda motor, hingga peralatan dapur. Penyitaan ini juga dipersoalkan keluarga karena dilakukan tanpa berita acara yang jelas di lokasi kejadian.

Dampak Psikologis dan Pendidikan

Warga sekitar melaporkan bahwa operasi subuh tersebut menimbulkan trauma bagi penghuni rumah dan masyarakat sekitar. Ketidakpastian status hukum para pelajar ini dikhawatirkan akan mengganggu keberlanjutan pendidikan mereka di sekolah.

LBH Papua menyatakan telah bersiap melakukan pendampingan hukum guna memastikan hak-hak para terduga tidak terabaikan, terutama dalam memverifikasi apakah ada alat bukti yang cukup untuk membenarkan penahanan tersebut.

Hingga berita ini dipublikasikan, Satgas Damai Cartenz maupun Polres Yahukimo belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait motif operasi di Kompleks Kali Biru. Upaya konfirmasi yang dikirimkan redaksi kepada otoritas keamanan setempat masih menunggu respons.

Di tengah situasi keamanan Yahukimo yang fluktuatif, transparansi aparat dalam menangani warga sipil, khususnya kelompok usia anak, menjadi kunci vital untuk menjaga akuntabilitas penegakan hukum di wilayah Papua Pegunungan. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Sebby Sambom Minta Prabowo Hentikan Keterlibatan Militer dalam Layanan Medis di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mendesak pemerintah…

5 jam ago

Cap Go Meh 2026 di Nabire Resmi Dibuka, Pemprov Tegaskan Tegaskan Harmoni di Tengah Keberagaman

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmen menjaga harmoni sosial melalui pembukaan…

5 jam ago

Persipura Wajib Bangkit! RD Minta Pemain Main Lepas Hadapi PSIS

JAYAPURA, TOMEI.ID | Persipura Jayapura dihadapkan pada laga krusial saat menjamu PSIS Semarang pada pekan…

5 jam ago

Gubernur Papua Tengah Tinjau Langsung Puncak Jaya, Pemprov Tanggung Biaya Kesehatan Korban

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley meninjau langsung…

11 jam ago

BERITA FOTO: Meki Nawipa dan Deians Geley Pastikan Langsung di Lapangan! Uji Fakta Dugaan Korban Sipil di Mulia

MULIA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama Wakilnya, Deinas Geley turun langsung ke…

12 jam ago

Mahasiswa UM Papua Soroti Dugaan Korban Sipil di Puncak, Serukan Penghentian Operasi Militer dan Investigasi Independen

JAYAPURA, TOMEI.ID | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Universitas Muhammadiyah Papua…

13 jam ago