NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, resmi meluncurkan program pendidikan gratis dengan total anggaran lebih dari Rp 90 miliar, sebagai wujud janji politiknya kepada masyarakat.
Acara Launching Pelaksanaan Program Pendidikan digelar di Ballroom Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Rabu (3/12/2025).
Program ini mencakup biaya sekolah bagi 26.217 siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, serta bantuan dana untuk pengelolaan asrama berbasis keagamaan dan wilayah 3T. Sekolah-sekolah juga menerima fasilitas smartboard untuk mendukung proses belajar mengajar.
baca juga: Pemprov Papua Tengah Luncurkan Program Pendidikan Gratis, Capai 26.217 Siswa
Selain itu, pemerintah provinsi memberikan bantuan pendidikan kepada 5.261 mahasiswa, termasuk mereka yang menempuh studi di luar Papua.
Pemprov Papua Tengah juga menempatkan 276 sarjana melalui program APG (Aparat Penggerak Gizi/Pendidikan) di distrik-distrik untuk mendukung pelayanan pendidikan, pendataan, dan program prioritas pemerintah. Program ini sekaligus mengurangi jumlah pengangguran sarjana di Papua Tengah.
Untuk memastikan transparansi, Pemprov meluncurkan Aplikasi Data Siswa OAP, yang memuat database siswa SD hingga SMA/SMK, biaya per siswa, kebutuhan tiap sekolah, dan validitas penerima manfaat.
baca juga: Papua Tengah Selenggarakan Nikah Massal dan Layanan Adminduk di Teluk Kimi, Nabire
Gubernur Nawipa menekankan, “Aplikasi ini tidak akan berjalan tanpa kejujuran.
“Kita harus jujur untuk memastikan keadilan,” ujarnya.
Pembangunan sekolah baru diprioritaskan di Mulia, Ilaga, Sugapa, Enarotali, Waghete, dan Kobakma, agar anak-anak pedalaman tidak perlu jauh ke kota untuk bersekolah.
Gubernur menegaskan, keberhasilan pendidikan dan keamanan Papua Tengah adalah tanggung jawab bersama pemerintah, gereja, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, dan keluarga.
“Yang bisa membuat aman adalah kita sendiri. Semua sudah dibantu pemerintah. Tidak ada alasan tidak bekerja, tidak ada alasan tidak mengajar,” ujarnya.
Program pendidikan Papua Tengah bukan sekadar proyek, tetapi fondasi keadilan sosial. Gubernur memastikan, “Setiap kebijakan akan dikawal secara transparan dan tidak boleh diselewengkan.”. [*].
