JAYAPURA, TOMEI.ID | Sebuah langkah maju dalam upaya perlindungan masyarakat adat telah diambil, melalui Sosialisasi Perlindungan dan Pengembangan Keluarga (SP2K) Port Numbay menuju Papua Emas telah usai.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (19/12/2025) di Hotel Horison Kota Raja, dengan penegasan komitmen untuk menghentikan marginalisasi masyarakat adat di tanah mereka sendiri.
Mengangkat tema besar “Selamatkan Perempuan dan Anak Port Numbay untuk Masa Depan Papua”, kegiatan maraton selama tiga hari ini menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar seremonial.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, MM, saat menutup acara menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian paling spesifik terhadap masyarakat Port Numbay dalam tiga dekade terakhir.
“Selama 30 tahun saya mengabdi di Kota Jayapura, baru kali ini ada gerakan yang sungguh memberikan perhatian khusus dan mendalam kepada masyarakat Port Numbay,” ungkap Juliana.
Juliana menegaskan bahwa seluruh instansi kesehatan mulai dari Puskesmas hingga dokter spesialis kini diinstruksikan untuk lebih proaktif menjemput bola ke tengah masyarakat adat.
Hentikan Fenomena “Penonton di Tanah Sendiri”
Nada tegas juga disampaikan Ketua TP-PKK Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, S.E., M.Pd. Ia menyoroti pentingnya pendampingan bagi perempuan asli Port Numbay sejak masa kehamilan guna menjamin lahirnya generasi emas yang sehat dan kompetitif.
“Perempuan Port Numbay harus didampingi secara intensif. Kita tidak ingin anak asli Port Numbay hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri,” tegas Nerlince.
Ketua TP-PKK Kota Jayapura tersebut juga melayangkan kritik sekaligus instruksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar merombak sasaran program bantuan.
“Tahun depan, masyarakat Port Numbay harus menjadi prioritas utama. Program pemerintah harus berpihak dan mendarat tepat di tangan masyarakat adat,” tambahnya.
Empat Rekomendasi Strategis dan Proteksi Tanah Adat
Forum tersebut melahirkan empat rekomendasi strategis yang akan menjadi fondasi kebijakan masa depan, yakni pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Masyarakat Adat Port Numbay, penyelenggaraan pertemuan akbar bersama Pemerintah Kota Jayapura, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) khusus masyarakat adat, serta inisiasi Gerakan Port Numbay Menanam Pohon sebagai simbol kedaulatan tanah dan penguatan ketahanan ekonomi keluarga.
Selain fokus pada manusia, Nerlince menekankan perlunya regulasi ketat untuk memproteksi hak ulayat.
“Ke depan harus ada aturan tegas agar tanah di Port Numbay tidak lagi diperjualbelikan secara bebas. Ini adalah harga mati untuk menjaga hak anak cucu kita,” pungkasnya yang disambut tepuk tangan riuh para peserta.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari transformasi besar di Jayapura, di mana perlindungan terhadap perempuan, anak, dan tanah adat menjadi pilar utama menuju Papua Emas 2045. [*].
